Pemerintah Beri Izin Masuk Pesawat Bantuan dari 11 Negara
Disampaikan oleh Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RI Arrmanantha Nasir, 11 permintaan flight clearence berasal dari 11 negara.
Penulis: Rina Ayu Panca Rini
Editor: Malvyandie Haryadi
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Rina Ayu
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Kementerian Luar Negeri RI telah memproses permintaan 11 flight clearance atau izin terbang pesawat yang membawa bantuan internasional untuk korban bencana di Sulawesi Tengah, masuk ke Indonesia.
Dua diantaranya, pesawat dari India dan Singapura yang telah tiba.
Baca: Suzuki Jimnny Tak Bisa Lari sampai 150 Km/Jam
Disampaikan oleh Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RI Armanantha Nasir, 11 permintaan flight clearence berasal dari 11 negara.
Diantaranya, Korea Selatan, Swiss, Singapura, India, Vietnam, Malaysia, Selandia Baru, Qatar, Inggris, serta Austalia.
Namun ia menegaskan, izin terbang dapat meningkat, mengingat jumlah negara yang menawarkan juga banyak.
"Yang perlu ditekankan adalah data ini terus berubah bahkan setiap jam," ujar Arrmanantha, pada kegiatan press briefing, di ruang Palapa, Kantor Kemenlu RI, Pejambon, Jakarta Pusat, Kamis (4/10/2018).
Ia mengatakan, meski telah diizinkan masuk, pesawat-pesawat itu harus menunggu jadwal tertentu, dengan pertimbangan kapasitas Bandara di sekitar lokasi.
"Walau flight clearance sudah diberikan, pesawat belum tentu langsung masuk mengingat kapasitas airport disekitarnya harus disesuaikan. Mungkin tak semua landasan biasa menampung semua pesawat, harus nunggu slot untuk masuk," terangnya.
Sementara, Menteri Luar Negeri RI Retno LP Marsudi mengatakan mengamini hal yang sama. Ia mengatakan semua permintaan izin telah diproses, meski untuk Jepang dan Amerika Serikat, masih dalam proses.
"Misalnya dari Jepang kemudian dari US Air Force itu juga dalam proses. Sementara yang lain clearance-nya sudah diberikan," kata Retno, di Istana Wakil Presiden, Kebun Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (4/10/2018).
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.