TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah angkat bicara terkait tidak konsistennya pemerintah dalam rencana menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis premium.

Fahri mengatakan akan membuat kajian tentang cara pemerintah menentukan harga BBM.

Terutama keputusan pemerintah menyerahkan penentuan harga BBM kepada PT Pertamina (Persero).

"Saya tadi meminta staf saya membuat kajian ya, tentang rasanya ada yang salah dari cara pemerintah sekarang mengambil hak-hak masyarakat dengan cara menaikkan harga secara sepihak dan menyerahkan kepada Pertamina," ujar Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (10/10/2018).

Baca: Harga BBM Naik, Pengamat Yakin Tak Akan Ganggu Masyarakat Menengah Bawah: Segmennya kan Sudah Beda

Sebelumnya pemerintah batal menaikkan harga BBM jenis Premium.

Pemerintah tiba-tiba menunda menaikkan harga Premium dengan waktu yang tidak ditentukan.

Menurut Fahri pemerintahan sekarang berbeda dengan pemerintah sebelumnya.

Pada masa Orde baru, pemerintah sangat hati-hati dalam menentukan harga BBM.

Bahkan pemerintah menyampaikan pidato, mengenai alasan menaikkan harga BBM.

Sementara yang terjadi sekarang ini pemerintah cenderung diam-diam dan tidak terbuka dalam menaikkan harga BMM.

"Padahal sampai kapanpun BBM itu menyangkut hajat hidup orang banyak. Itulah kenapa negara menjamin kepemilikan dan penguasaannya sesuai Pasal 33 itu kepada negara. Kalau naiknya begini, itu udah kaya BBM di tangan privat, seenaknya," kata Fahri.

Sekarang ini kata Fahri menaikkan harga BBM seperti menaikkan harga makanan.

Tidak hati-hati dan cenderung sembrono.

"Orang menaikkan harga, seperti orang menaikkan harga gorengan atau pecel lele kalau kayak begini. Padahal ini kan adalah barang strategis, yang oleh konstitusi dimandatkan khusus kepada negara, pemerintah supaya ini dipegang karena hajat hidup orang banyak. Lah ini kaya lepas dan kayanya terjadi kekacauan gitu," pungkasnya.