Dukungan Pemerintah melalui berbagai instrumen pembiayaan menunjukan keseriusan Pemerintah untuk berbagi risiko dalam investasi jalan tol melalui skema Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU). Dukungan disiapkan mulai dari tahap persiapan proyek, pelelangan dan konstruksi.

Karakter investasi jalan tol yang padat modal dengan tingkat pengembalian modal yang panjang diatas 30 tahun, tidak menyurutkan minat dan kepercayaan investor dan perbankan karena prospek Indonesia yang positif dalam beberapa dekade ke depan. Terkait hal tersebut, telah dilakukan penandatanganan sejumlah perjanjian kerjasama antara Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) dengan Perbankan dan Lembaga Keuangan.

Penandatanganan dilakukan pada acara Indonesia Investment Forum 2018 yang menjadi bagian dari rangkaian kegiatan IMF - World Bank Annual Meetings 2018, di Nusa Dua, Kamis (10/10/2018). Penandatanganan disaksikan oleh Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri BUMN Rini Soemarno, dan Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan anggaran pembangunan infrastruktur di Kementerian PUPR dalam 4 tahun terakhir rata-rata Rp 105 triliun. Meski cukup besar, namun kebutuhan dan harapan masyarakat lebih besar lagi sehingga memerlukan alternatif pembiayaan lain diluar APBN, termasuk melalui skema investasi dan KPBU.

Melalui pembangunan tol dengan skema KPBU, konektivitas antar wilayah akan lebih cepat tersambung dan manfaatnya lebih cepat. “Melalui KPBU InsyaAllah, proyek yang sudah dimulai akan selesai, karena tidak bergantung siklus APBN dan dapat diawasi oleh banyak pihak,” ujar Menteri Basuki

Perjanjian yang ditandatangani terkait investasi jalan tol yakni Pertama, antara PT Jasa Marga dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. yang menerbitkan instrumen investasi berupa Kontrak Investasi Kolektif Dana Investasi Infrastruktur (KIK-Dinfra) senilai US$112 juta, yang sekaligus merupakan Dinfra BUMN pertama di Indonesia.

Kedua, PT Jasa Marga juga menerbitkan Reksa Dana Penyertaan Terbatas (RDPT) bersama Bank Mandiri serta AIA, Taspen, Wana Artha, Allianz dan Indonesia Infrastruktur Finance (IIF) senilai US$224 juta.

Ketiga, kredit investasi senilai US$523 juta dan Credit Default Swap (CDS) loan US$392 juta dari Bank Mega kepada PT Hutama Karya (Persero) untuk pembangunan ruas tol Pekanbaru - Dumai.

Keempat, asset monetization senilai US$336 juta oleh PT Hutama Karya dengan ICBC, MUFG, Permata Bank, dan SMI. Kelima kredit sindikasi US$684 juta dan CDS loan US$388 juta kepada Hutama Karya dari Bank Mandiri, BRI, BNI, CIMB Niaga dan PT. SMI.

Menteri Basuki Sambut Kedatangan PM Mahathir Mohamad di Bali

Di sela-sela mengikuti rangkaian acara IMF-World Bank Annual Meetings 2018, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menyambut kedatangan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad di Bandar Udara Internasional Ngurah Rai, Denpasar, Bali.

Kedatangan PM Mahathir dalam rangka menghadiri Pertemuan Pemimpin (ASEAN Leaders’ Gathering/ALG) yang dilaksanakan di sela pertemuan IMF-WBG 2018, Kamis (11/10). Pertemuan tersebut akan membahas tantangan ASEAN dalam memenuhi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan PBB (UN SDGs) dan untuk menyuarakan Visi ASEAN 2025. (*)