TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - NGO lokal Indonesia Humanitarian Alliance (IHA) menyayangkan sikap Indonesia jika menerima tawaran pinjaman dana dari pihak asing dalam proses rehab dan rekonstruksi pasca gempa bumi dan tsunami Palu, Donggala, Sigi, Sulawesi Tengah.

"Sangat disayangkan sekali pemerintah harus menggunakan sistem loan atau pinjaman ya," ujar Surya Rahman, Programme Director IHA, usia kegiatan FGD South East Asia Humanity Committee (SEAHUM), di restoran bilangan Cikini, Jakarta Pusat, Rabu (17/10/2018).

Ia menuturkan, seharusnya Indonesia dapat memanfaatkan sumber-sumber lokal, seperti pelibatan private sector, semisal lembaga zakat maupun lembaga kemanusiaan lainnya.

Baca: Dua Hari Terisolir Akibat Gempa Sulteng, Dua Pemuda Ini Harus Minum Air yang Bercampur Jentik Nyamuk

Surya menerangkan, sejauh ini IHA sendiri telah menghimpun dana bantuan sekitar Rp 244 miliar dari 10 lembaga-lembaga nasional.

"Kita belum bertanya bagaimana pelibatan private sektor misalnya perusahaan berkontribusi dalam dana CSR-nya untuk membantu sesuai ketentuan. Lalu, bagaimana pelibatan masyarakat kita punya lembaga zakat, kita punya lembaga-lembaga kemanusiaan yang mengelola itu," terang Surya.

"Karena kondisi seperti ini kenapa kita berhutang lagi dengan yang lain," sambung dia.

Baca: Pebasket Cantik Savira Alifa, Hobi Nongkrong Hingga Incar Fakultas Kedokteran UI

Diketahui, salah satu pihak asing yang akan menawarkan pinjaman adalah Asian Development Bank (ADB).

ADB menyiapkan dana sebesar USD 500 juta guna membantu rehabilitasi korban gempa dan tsunami di Sulawesi Tengah.

Selain itu, ADB juga siap memberi pembiayaan tambahan sekitar USD 500 juta melalui pinjaman proyek untuk mendukung rekonstruksi infrastruktur vital.

Hal tersebut disampaikan di sela-sela Annual Meetings IMF-World Bank Group (WBG) 2018 lalu, di Nusa Dua, Bali.

Sejauh ini ujar Wakil Presiden Jusuf Kalla, terkait adanya nawaran pinjaman dari ADB, Pemerintah masih mempertimbangkan hal itu.

"Jadi kita harus hati-hati juga. Tapi ya dalam keadaan begini ya kita berterima kasih dengan adanya tawaran itu. Nanti tawaran itu kita pertimbangkan berapa sebenarnya kebutuhan kita. Jelas ini jangka panjang, jadi 30 tahun lebih. Jadi lebih menarik sebenarnya dibanding dengan apa bila kita memakai dana APBN yang ada. Tapi kita tidak boleh berlebihan," jelas Kalla di kantor Wapres, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa kemarin (16/10/2018).