TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Center for Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi menilai wacana kaca film untuk melapisi kaca Gedung Nusantara I, Kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta yang menghadap lapangan tembak Perbakin seharusnya ditolak atau ditiadakan.

Itu karena menurut catatannya anggaran keamanan untuk Gedung DPR RI sudah mengalami kenaikan yang sangat tajam sejak tahun 2015 sampai 2017.

Menurut catatannya, anggaran keamanan gedung DPR RI untuk sumber daya keamanan atau Pengamanan Dalam (Pamdal) pada 2015 mencapai Rp 18,1 miliar.

Sedangkan untuk 2016 angkanya mencapai Rp 34,8 miliar dan untuk 2017 mencapai Rp 42,3 miliar.

"Pengadaan tenaga keamanan saja sudah sebesar Rp 42,3 miliar itu tahun 2017, dan tahun 2016 sebesar Rp 34,8 miliar. Tahun 2015 baru sebesar Rp 18,1 miliar. Per tahun kenaikan sangat tajam," kata Uchok saat dihubungi, Jumat (19/10/2018).

Selain itu menurutnya, penembakan yang terjadi di lima ruang anggota DPR yang mulai terungkap pada Senin (15/10/2018) lalu, bukan merupakan kesengajaan.

"Karena penembakan kemarin bukan target. Tapi ini kan hanya sekadar nyasar dan lapangan tembak juga mau dipindahkan," kata Uchok.

Ia menilai, biaya yang dikeluarkan untuk pemindahan lapangan tembak akan lebih murah ketimbang melapisi seluruh jendela Gedung Nusantara I yang menghadap lapangan tembak Perbakim dengan kaca film anti peluru.

Baca: Kaca Anti Peluru Buatan Anak Bangsa Dibanderol Rp 30 Juta Per Meter Persegi

Menurutnya, pemasangan pelapis kaca film anti peluru atau kaca anti peluru hanya akan menjadi pemborosan untuk hal yang tidak dibutuhkan.

"Itu lebih murah pemindahan daripada beli pelapis anti peluru itu kan anggarannya hanya pemborosan dan menghabis-habiskan anggaran yang sebetulnya nggak dibutuhkan," ujarnya.

Menurutnya, untuk keamanan DPR hanya diperlukan Pamdal. Dan itu pun sudah terbilang besar sekali.

Dengan anggaran sebesar itu, maka tidak diperlukan lagi fasilitas kaca antipeluru.

Ia pun terkejut ketika diberitahu harga kaca film anti peluru di pasaran sekira Rp 1 sampai Rp 2 juta per meter persegi dan harga kaca anti peluru bisa mencapai Rp 20 juta sampai Rp 30 juta per meter persegi.

"Waduh habis makan berapa itu?" tanya Uchok.

Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI Anton Sihombing sempat mengatakan karena kejadiannya di gedung DPR, maka banyak yang menilai wacana tersebut seolah-olah buang-buang duit.

Namun, menurutnya sudah banyak gedung pemerintahan yang menggunakan kaca anti peluru.

"Kalau soal anti peluru, di republik ini departemennya sudah banyak yang sudah pakai anti peluru dari bawah sampai ke atas. Sejak 12 tahun lalu sudah banyak. Tapi karena kebetulan kejadiannya di DPR, sensi, seilah-olah buang duit," kata Anton.

Ia justru mengkritisi kinerja Menteri Keuangan yang menurutnya terlalu "pelit" memberikan dana operasional perawatan Gedung DPR.

Baca: Guru SMAN 4 Kupang Tiba-tiba Dianiaya Orang Tua Murid saat Mengajar di Ruang Kelas

Ia pun sempat mengungkapkan di DPR RI ada 6.800 pegawai, staf ahli, PNS, dan honorer membutuhkan anggaran untuk belanja barang mencapai sekira Rp 815 miliar.

Ia mengatakan jika setiap kesekjenan dalam satu departemen dengan pegawai sekira 200 orang membutuhkan anggara belanja sekira Rp 600 miliar.

"Jadi saya selaku Kepala BURT dan Anggota DPR merasa dikucilkan anggaran saya oleh Menteri Sri Mulyani. Masa' kita sudah melalui Paripurna mencapai Rp 7, sekian triliun diturunkan menjadi Rp 5, sekian triliun? Saya kecewa dengan cara-cara Menteri Keuangan," ujarnya.

Selain itu, ia juga meminta lapangan latihan tembak Perbakin Senayan yang menjadi sumber utama rentetan peluru ke gedung DPR agar direlokasi.

Menurutnya, hal itu telah disampaikannya dalam pertemuannya dengan pihak kepolisian, pengelola lapangan tembak, dan pihak-pihak terkait lainnya.

"Jadi dalam rapat kemarin kita meminta relokasi lapangan tembak," tuturnya.

Ketua DPR Bambang Soesatyo meminta pihak keamanan di DPR untuk mengkaji ulang keamanan di Gedung DPR RI termasuk potensi ancaman baik secara sengaja maupun tidak sengaja dari kegiatan yang dilakukan di lapangan tembak Perbakin.

Itu karena menurutnya Gedung DPR RI merupakan objek vital yang harus dijaga keamanannya sesuai dengan Keputusan Presiden nomor 63 Tahun 2004.

Ia mengatakan akan mengundang pengelola Gelora Bung Karno sebagai pihak pengelola lapangan tembak, Perbakin sebagai penyewa kantor, dan Kemenpora sebagai penanggung jawab untuk pembinaan para atlet serta pihak Sekretariat Negara minggu depan.

Baca: Mayat Membusuk di Ruko Pasar Pannampu Diduga Remaja Perempuan Berusia 19 Tahun

Hal itu dilakukan untuk melakukan kajian ulang terkait kelaikan penggunaan lapangan tembak tersebut untuk menghindari kejadian yang sama terulang.

"Kami sebagai pimpinan DPR tidak ingin ada anggota karyawan yang was-was secara psikis," kata Bambang di Lapangan Tembak, Senayan, Jakarta.

Terkait wacana penggunaan kaca film anti peluru di Gedung Nusantara I yang menghadap lapangan tembak dan pemindahan lapangan tembak tersebut, Bambang mengatakan memgembalikannya kepada pihak keamanan yang memegang otoritas.

"Saya kembalikan pada pihak keamanan untuk mengkaji apakah memasang kaca film yang bisa menahan peluru atau apakah bikin payung yang besar, terserah. Kita serahkan pada pihak keamanan apakah ini (lapangan tembak) dipindah kita kembalikan ke keamanan karena ini menyangkut soal pemerintahan juga," ujar dia. (tribunnetwork/git/coz)