4 Tahun Jokowi-JK: Kepuasan Publik Tinggi, Sektor Ekonomi dan Hukum Dapat Rapot Merah
"Menurut saya program-program pragmatis Pak Jokowi ini mampu menjaga kepuasan publik selalu diatas 60 persen," ujar Hendri
Penulis: Yanuar Nurcholis Majid
Editor: Imanuel Nicolas Manafe
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Yanuar Nurcholis Majid
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (JK) sudah berjalan genap empat tahun pada Sabtu, 20 Oktober 2018.
Pandangan pro dan kontra disampaikan berbagai pihak terhadap kinerja Jokowi selama empat tahun memimpin.
Baca: Jokowi : Jangan Hanya Jelang Pilpres, Baru Dekat-dekat dengan Rakyat
Pengamat komunikasi politik dari Universitas Paramadina, Hendri Satrio berpendapat selama 4 tahun bekerja, pasangan Jokowi-JK mampu konsisten menjaga kepuasan rakyat Indonesia.
"Menurut saya program-program pragmatis Pak Jokowi ini mampu menjaga kepuasan publik selalu diatas 60 persen," ujar Hendri, dibilangan Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (21/10/2018).
Baca: Zaskia Gotik Pamer Foto Gunakan Pakaian Hitam, Olla Ramlan Pertanyakan Wajahnya
Walaupun dinilai berhasil menjaga kepuasan rakyat, Jokowi memiliki catatan di sektor ekonomi yang dirasa masih 'melempem'.
"Hanya saja tantangannya adalah, Pak Jokowi bagaimana memperbaiki ekonomi ini, ekonomi itu harga-harga barang kemudian tentang tarif dasar listrik, tentang harga BBM, dan bagaimana meningkatkan lapangan kerja," ucap Hendri.
Baca: Uang Kondangan Soimah Ratusan Dolar, Komika David Nurbianto Sindir Raditya Dika
Dari program Nawacita yang ditawarkan pasangan Jokowi-JK, menurut Hendri ada beberapa sektor yang hingga kini belum juga terpenuhi.
"Jadi menurut saya dari rentetan janji kampaye itu janji Jokowi harus bisa menyelesaikan kalo Nawacita harus diatas 50 persen, misal pembangunan dari pinggir ya itu benar-benar diselesaikan, kemudian misalnya ekonomi harus diselesaikan," ujar Hendri.
Baca: Ketum Garda Jokowi Antasari Azhar: Menangkan Jokowi Kerja, Kerja, dan Kerja
Hendri juga mencatat di sektor ekonomi dan hukum, pasangan Jokowi-JK masih mendapat rapot dengan nilai merah.
"Nilai 1 sampai 100, tercapai 70 persen lah, nah 30 persen harus hati-hati. Menjadi PR ekonomi masyarakat dan lapangan kerja itu yang harus diperhatikan benar," kata Hendri.