4 Tahun Jokowi-JK, Pengamat Soroti Tiga Program Nawacita yang Perlu Dievaluasi
Setidaknya ada tiga hal yang perlu dievaluasi dari Nawacita Jokowi-JK, yakni dibidang ekonomi, Sosial Budaya, sosial politik, hukum dan HAM
Penulis: Yanuar Nurcholis Majid
Editor: Imanuel Nicolas Manafe
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Yanuar Nurcholis Majid
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Empat tahun kepemimpin Jokowi-JK, Peneliti politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonenesia (LIPI) Siti Zuhro menilai sejumlah program nawacita Joko Widodo-Jusuf Kalla belum ada yang terlaksana dengan baik.
Setidaknya ada tiga hal yang perlu dievaluasi dari Nawacita Jokowi-JK, yakni dibidang ekonomi, Sosial Budaya, sosial politik, hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM).
Baca: 4 Tahun Jokowi-JK, Moeldoko: Infrastruktur Hubungkan Batin Masyarakat
"Jadi kalau mengevaluasi sembilan program Nawacita, sembilan program nawacita beliau itu seperti apa, baik di ekonmi, sosial budaya, sosial politik, hukum dan HAM," ujar Siti Zuhro ditemui di kawasan Menteng Jakarta Pusat, Minggu (21/10/2018).
Di bidang ekonomi, kata Siti Zuhro, bisa dinilai dari kesenjangan yang terjadi di masyarakat saat ini.
Jokowi dirasa belum bisa memberikan kesejahteraan kepada masyarakat dengan indeks kebahagiaan yang baik.
"Sosial ekonomi, kesenjangan meredup enggak? Artinya rendah, jadi indeks kebagiaan masyarakat bagus, apakah seperti itu? kalau tidak berarti pak Jokowi belum memenuhi targetnya untuk membangun indeks kebahagiaan masyarakat," ucap Siti Zuhro.
Melemahnya rupiah yang mencapai 15 ribu dolar AS, juga menunjukkan bahwa Jokowi tidak bisa memberikan kesejahteraan terhadap masyarakat.
"Ternyata dolarkan tinggi, kalau tinggi otomatis kebutuhan dasar ikut tinggi. Nah kebetulan ini kampanye, dolar melampaui 15 ribu," ujar Siti Zuhro.
Sementara di bidang sosial budaya dan agama, tidak terbangun dengan baik.
Saa ini, kehidupan masyarakat khususnya dibidang kebudayaan dan agama cenderung berbenturan.
"Kita cenderung chaos, dan ini yang tidak bagus menurut saya," ucap Siti Zuhro.
Sementara di bidang sosial politik, Siti Zuhro melihat Indonesia masih rentan terjadinya kegaduhan.
Sebab, sistem kepartaian yang dianut Indonesia saat ini adalah sistem multi partai.
"Kualitas hukum kita jujur sangat tidak menggembirakan, runcing ke bawah dan tumpul keatas. terhadap penangan hak asasi manusia terasakan agak kurang," tuturnya.
Di bidang Hukum dan HAM apa yang diberikan Jokowi-JK tidak memuaskan.
Baca: 4 Tahun Jokowi-JK: Kepuasan Publik Tinggi, Sektor Ekonomi dan Hukum Dapat Rapot Merah
Sehingga, Siti Zuhro mengusulkan agar Jokowi-JK tidak terlena atas capaian yang diperoleh saat ini.
"Penegakan hukum di era pak jokowi harus dinilai bagus, supaya raportnya tidak merah. inikan nilai dari Komnas HAM, bukan dari Siti Zuhro," ujar Siti Zuhro.
