"Jangan-jangan masalah ini, tidak dibahas saat awal koalisi kemarin? Ini menjadi hal dasar yang sudah seharusnya rampung. Sehingga, tidak perlu lagi masalah ini sampai ke publik," ujar Jeirry.

'Perselingkuhan' caleg, jelas dia sudah terlihat sebelum masa pencalonan presiden dan wakil presiden. Mereka yang tidak menempatkan kader sebagai capres maupun cawapres tidak akan mendapat keuntungan elektoral yang signifikan.Sehingga, praktis hari ini, keuntungan tersebut hanya dimiliki PDIP dan Gerindra karena dua capres yang bertarung di Pemilu 2019 berasal dari dua partai tersebut.

Sementara, partai lain yang hanya membubuhkan tanda tangan sebagai syarat di KPU, sangat sulit meningkatkan perolehan suara.

"PDIP saja dengan Gerindra yang memiliki keuntungan. Partai lain ya cari peruntungan. Memang harus diakui, di beberapa daerah harus seperti ini dan kejadian ke semua partai," jelasnya.

Menurut dia, solusinya adalah partai pendukung Jokowi-Ma'ruf harus dapat meraup keuntungan di lumbung suara pasangan nomor urut 01.

Begitu juga partai pendukung pasangan nomor urut 02, Prabowo-Sandi. "Jadi, mereka harus bertarung sesama partai koalisi sendiri. Karena itu tadi, mereka harus cari peruntungan di daerah pasangan presiden dan wakil presiden tersebut berpotensi menang," tukasnya. (tribunnetwork/Amriyonoo/Abdul Qodir)