Sejumlah capaian berhasil ditorehkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) dalam 4 tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla.

Secara umum, hal itu dapat dilihat dari peningkatan indeks persepsi pelayanan publik dan indeks persepsi anti korupsi yang mengalami peningkatan.

“Kedua indeks tersebut, merepresentasikan tingkat perkembangan instansi pemerintah dalam penerapan budaya anti korupsi, pelaksanaan anggaran secara efektif dan efisien, serta kualitas pelayanan publik yang grafiknya terus meningkat, “ ujar Menteri PANRB Syafruddin saat konferensi pers bersama 4 tahun pemerintahan Jokowi - JK di kantor Kementerian Sekretariat Negara, Kamis (25/10).

Dikatakan, nilai rata-rata indeks reformasi birokrasi meningkat, baik di tingkat kementerian/lembaga (K/L) maupun pemerintah daerah.

Di tingkat K/L meningkat dari 65,78 pada tahun 2015 menjadi 71,91 pada tahun 2017. Pada pemerintah provinsi, meningkat dari 41,61 di tahun 2015 menjadi 60,47 di tahun 2017. Sementara level kab/kota meningkat dari 42,96 di tahun 2015 menjadi 64,61 di tahun 2017.

Syafruddin menegaskan, pencapaian tersebut telah mendongkrak berbagai indeks kebangsaan Indonesia di mata dunia, seperti World Economic Forum yang mencatat indeks daya saing nasional naik 5 peringkat dari ranking 41 (2016) ke ranking 36 (2017).

Sementara Bank Dunia mencatat indeks kemudahan berusaha naik 19 peringkat dari ranking 91 (2016) ke ranking 72 (2017). Bank Dunia juga mencatat indeks efektivitas pemerintahan tahun 2016 naik 17 peringkat dibandingkan tahun 2015. Sementara Transparency International mencatat indeks persepsi korupsi tetap stabil pada skor 37.

Melalui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Dengan SAKIP, banyak instansi pemerintah mengalami perbaikan, karena semakin efisien dan akuntabel dalam penggunaan anggaran, serta mampu menetapkan ukuran dan target kinerja secara jelas. SAKIP mampu memangkas inefisiensi anggaran pemerintah juga mengalami penghematan sebesar Rp 41,15 triliun pada 2017.

Terkait dengan pembangunan zona integritas, tahun 2017 sudah hadir 109 unit percontohan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan 18 unit percontohan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

“Hingga akhir semester I tahun 2018, sudah diusulkan sebanyak 910 satuan kerja pelayanan untuk mendapatkan predikat WBK/WBBM,” imbuh mantan Wakapolri ini.

Dikatakan, fokus pembangunan Zona Integritas tahun 2018 diarahkan pada sektor penegakan hukum, khususnya untuk Polres, Kejari dan Pengadilan untuk mengintegrasikan sistem percepatan penanganan perkara, serta unit pelayanan BPN/ATR (kantor pertanahan) dan kecamatan.

Dalam penataan kelembagaan, pemerintah telah menghapus 23 Lembaga Non Struktural (LNS) dalam kurun waktu 2014 sampai 2017. “Lembaga tersebut dihapus karena tugasnya tumpang tindih dan sudah ditangani K/L teknis,” ujarnya.

Kementerian PANRB sudah melakukan penataan terhadap 24 K/L untuk mendorong peningkatan kinerja organisasi, antara lain di bidang Polhukam, di bidang perekonomian dan kemaritiman, dan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan.

Baru-baru ini, pemerintah juga telah menerbitkan Perpres No. 95/ 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau yang sering dikenal e-government. Dengan adanya Prespres ini, diharapkan mendorong upaya percepatan integrasi infrastruktur, aplikasi, proses bisnis, serta single and safety data SPBE secara nasional.

“Ini diperlukan untuk meminimalisir duplikasi yang berakibat pemborosan keuangan negara, melalui pelibatan beberapa kementerian K/L terkait,” tegas Syafruddin.