Dalam hal peningkatan kualitas SDM Aparatur, dilakukan melalui rekrutmen ASN secara lebih transparan, berintegritas.

“Ini untuk menyaring CPNS yang berkualitas, sebagai mesin utama bagi berjalannya roda pemerintahan,” jelasnya seraya menambahkan bahwa tahun 2018, jumlah pelamar mencapai 3.628.284 orang.

Mulai tanggal 26 oktober akan dilakukan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dengan Computer Assisted Test (CAT) pada 873 titik di seluruh Indonesia.

Banyaknya titik lokasi SKD ini untuk memudahkan dan mendekatkan pelamar ke lokasi tes, sehingga menghemat biaya yang dikeluarkan peserta tes.

Diakhir proses seleksi, akan diambil sebanyak 238.015 formasi CPNS untuk ditempatkan sebagai tenaga pendidikan (52%), tenaga kesehatan (25%), dan tenaga teknis / infrastruktur (23%). Pemerintah juga memanfaatkan CPNS lulusan sekolah tinggi kedinasan sebagai agen pemersatu dan perekat NKRI, melalui sistem penempatan yang menyebar ke seluruh daerah dan NKRI, tidak ditempatkan di daerah asal.

Kementerian PANRB juga menggenjot rancangan PP Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

“Hal ini untuk mengakomodasi para tenaga yang sudah mengabdi lama untuk negara, namun tidak lolos dalam seleksi CPNS, serta untuk menarik para diaspora untuk berperan membangun negeri,” ujarnya.

Dalam bidang pelayanan publik, Kementerian PANRB mendorong pembentukan Mal Pelayanan Publik. (MPP). Hingga tahun 2018, sudah beroperasi 10 MPP yang memadukan beragam pelayanan dari pemda, pemerintah pusat, BUMN/ BUMD pada satu lokasi yang mudah diakses masyarakat.

“Saat ini, ada 15 mal pelayanan publik lain yang sudah siap diluncurkan dan segera diresmikan,” ujarnya.

Inovasi pelayanan publik juga dikembangkan secara luas melalui ajang kompetisi inovasi pelayanan publik yang setiap tahunnya diikuti oleh K/L, pemda, BUMN/BUMD. Bagi instansi daerah yang masuk kategori Top 40 Inovasi Pelayanan Publik, diberikan Dana Insentif Daerah (DID).

Bahkan, terdapat inovasi dari Indonesia yang meraih juara pertama kompetisi inovasi pelayanan publik tingkat internasional yang diselenggarakan PBB. Inovasi tersebut berasal dari Kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat.

Kementerian PANRB juga membangun Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) yang terintegrasi dengan - LAPOR!. Sistem ini berkolaborasi bersama dengan Kantor Staf Kepresidenan dan Ombudsman RI, guna mengintegrasikan pengelolaan pengaduan masyarakat agar direspon cepat oleh instansi terkait.

“Sebanyak 834 instansi terhubung melalui sistem ini. Sementara aktivitas pengaduan hingga akhir September 2018 sebanyak 1.335.389, dengan estimasi pengaduan masyarakat perharinya sebanyak 574 laporan,” imbuh Menteri Syafruddin.

Menteri menambahkan, pihaknya juga menjalin kerja sama dengan berbagai negara seperti Korea Selatan untuk pengelolaan SDM ASN dan e-government, Australia untuk pengelolaan SDM ASN, serta Azerbaijan dan Georgia untuk penyelenggaraan pelayanan publik.(*)