TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekretaris Ditjen Otonomi Daerah Kemendagri, Akmal Malik Piliang menilai sebaiknya masyarakat turut serta mencegah korupsi kepala daerah.

"Kita berharap kondisi ini juga akan mendorong kesadaran. Yang bertanggung jawab itu pemerintah, masyarakat pemilih, partai, dan lain-lain," ujar Akmal di Kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (27/10/2018).

Baca: Sejak Tahun 2004 Ada 434 Kepala Daerah Terjerat Kasus Hukum

Menurut Akmal, langkah tersebut dapat dilakukan dengan melihat rekam jejak dari calon kepala daerah yang maju pada Pilkada.

Menurutnya cara tersebut dapat meminimalisir praktik korupsi kepala daerah.

"Kita berharap ada awareness tidak hanya dari pemerintah, tapi juga masyarakat. Ini sebagai momentum bersama," tegas Akmal.

"Mereka harus mencari tahu track record calon kepala daerah," tambah Akmal.

Seperti diketahui, kasus korupsi kepala daerah masih terus terjadi. Kasus terakhir terjadi di Kabupaten Cirebon, yang melibatkan Bupati Cirebon, Sunjaya Purwadisastra yang terjaring dalam OTT KPK.

Sebelumnya, Bupati Bekasi, Neneng Hasanah Yasin terlebih dahulu menjadi tersangka di KPK. Neneng diduga menerima suap dari petinggi perusahaan Lippo Group untuk perizinan megaproyek Meikarta.

Terjeratnya Sunjaya, menggenapi kepala daerah ke-100 terlibat kasus korupsi yang ditangani KPK.