TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah terus berupaya meningkatkan kinerja birokrasi yang terlihat dari beberapa indikator penting tata kelola pemerintahan.

Program reformasi birokrasi terus dilakukan untuk mewujudkan birokrasi yang efektif, akuntabel, dan memiliki layanan prima.

Dikutip Tribunnews dari laman Newsletter Kantor Staf Presiden, skor Indeks Efektivitas Pemerintah (IEP) Indonesia menunjukkan kenaikan.

Berdasarkan data Kemen PANRB, IEP Indonesia secara berturut turut 47,3 (2014), 53,8 (2015), 45,6 (2016), 52,8 (2017) dan 54,8 (2018).

Persentase instansi pemerintah dengan kategori akuntabilitas kinerja baik atau kategori B ke atas juga terus meningkat, 60,2 persen (2014), 79,2 persen (2015), 82,9 pereen (2016) dan 87,8 persen (2018).

Nilai efisiensi anggaran dampak dari peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah tahun 2017 sekitar Rp 41,15 triliun. 

Baca: Mangku Wayan Budiarsa Meninggal Diduga Kelelahan Usai Naik Ratusan Anak Tangga di Pura Pasar Agung

Pemerintah terus memperbaiki tata kelola penerimaan aparatur sipil negara (ASN).

Upaya pembenahan mendasar penerimaan ASN dilakukan melalui seleksi berbasis tes komputer untuk menjamin akuntabilitas dan transparansi. 

Total formasi calon PNS pada 2017 sebanyak 37.138 dengan jumlah pelamar 2.433.656 orang.

Dari 37.138 itu, 34.926 merupakan rekrutan reguler, 1.850 orang lulusan terbaik, 166 penyandang disabilitas dan 196 Papua/Papua Barat.

Selain tata kelola penerimaan, pemerintah juga fokus pada distribusi ASN yang lebih merata.

Pengangkatan guru garis depan, tenaga harian lepas pertanian, dan tenaga kesehatan pegawai tidak tetap dilakukan untuk 495 kabupaten atau kota terpencil.