Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Soroti Keselamatan Terbang di Indonesia, Gerindra:Jangan Sampai Penguasa Lebih Rendah dari Pengusaha

Soroti keselamatan penerbangan di Indonesia seiring Lion Air JT610 jatuh, kubu Gerindra menyebutkan jangan sampai penguasa lebih rendah dari pengusaha

Editor: ade mayasanto
zoom-in Soroti Keselamatan Terbang di Indonesia, Gerindra:Jangan Sampai Penguasa Lebih Rendah dari Pengusaha
dpr.go.id
Ketua Komisi V DPR RI Fary Djemy Francis. 

TRIBUNNEWS.COM - Pemerintah dinilai tak serius menangani keselamatan penerbangan seiring dengan kejadian pesawat Lion Air JT610 yang jatuh di perairan Tanjung Kerawang, Jawa Barat pada Senin (29/10/2018).

Ketua Komisi V DPR Fary Djemy Francis mengatakan, jika melihat data yang diberikan Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) maka ada 157 rekomendasi tidak ditindaklanjuti oleh Pemerintah.

"Yang baru ditindaklanjuti baru 20, ini tidak serius. Ini persoalan strategis, saya kira jika pemerintah memfollow-up bisa memperbaiki sistem penerbangan nasional," tuturnya.

Fary yang berasal dari Fraksi Gerindra itu juga mengemukakan, terdapat kendala yang dihadapi pemerintaah dalam penanganan keselamatan terbang di Indonesia.

Diantara kendala tersebut yakni adanya kekosongan jabatan Dirjen Penerbangan Udara, Kemenhub.

"Salah satu kendala terjadi yakni keputusan untuk jabatan Dirjen Pernebangan Udara. Ini sekarang masih pelaksana tugas (plt), sudah masuk hampir 4 bulan. Sementara Plt tidak bisa mengambil keputusan strategis sementara dinamika penerbangan tiap hari dan detik harus ada pemantauan," tegasnya dilansir dari Kompas TV pada Rabu (31/10/2018).

Baca: Mantan Pilot Senior Ungkap Situasi Kokpit yang Semrawut Saat Lion Air JT610 Jatuh, Ini Analisanya

Baca: Kesaksian Penumpang Lion Air JT610 Denpasar-Jakarta, Cium Bau Gosong Lalu Lampu Seat Belt tak Padam

"Perlu ada satu leading atau pemimpin yang bisa mengambil keputusan strategis. Berikutnya hal sederhana termasuk dari hasil rekomendasi yang ditemukan KNKT dan DPR RI, yang harus di follow up pemerintah," sambungnya.

BERITA REKOMENDASI

Sementara itu anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Sukur Nababan mengemukakan Indonesia bisa berkaca dari penanganan keselamatan penerbangan yang dilakukan Jepang.

Meski demikian, diperlukan adanya sebuah komitmen seluruh pihak.

"Kita memiliki komitmen bersama, keselamatan itu menjadi utama dan skala prioritas," imbuhnya.

Baca Selanjutnya: Soroti Keselamatan Penerbangan, Gerindra:Jangan Sampai Penguasa Lebih Rendah dari Pengusaha

Sumber: TribunJakarta
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas