TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Eksekutif Y-Publica, Rudi Hartono, mengatakan kasus penyebaran informasi hoaks yang diduga dilakukan aktivis Ratna Sarumpaet mempunyai efek elektoral bagi pasangan calon presiden-calon wakil presiden di Pemilu 2019.

Y-Publica melakukan survei sebagai upaya mengetahui respon publik mengenai kasus itu. Pengambilan data dilakukan pada 10-20 Oktober 2018. Margin error adalah 2,98 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.

"Jadi survei tema besar mengangkat kasus politik kebohongan Ratna Sarumpaet," ujar Rudi Hartono, saat memaparkan hasil survei di Jakarta Pusat, Senin (5/11/2018).

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan kepada responden dengan cara melayangkan sejumlah pertanyaan, terungkap 49,8 persen responden mengetahui kasus kebohongan Ratna Sarumpaet. Sementara itu, 48,0 persen tidak mengetahui kasus tersebut.

Sebesar 71,5 persen mengetahui Ratna Sarumpaet adalah salah satu juru bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Sedangkan, 23,8 persen tidak mengetahui Ratna bagian dari BPN Prabowo-Sandi.

Baca: Polda Segera Selesaikan Berkas Ratna Sarumpaet

Lalu, 81,3 persen responden merasa tidak setuju politik kebohongan boleh dibenarkan di dalam politik. Sedangkan, hanya 9,5 persen menganggap politik kebohongan hal wajar.

Sementara itu, sebesar 40,5 persen memandang upaya kebohongan yang dilakukan ibu dari artis Atiqah Hasiholan itu merupakan skenario politik dan hanya 39,1 persen yang tidak menganggap itu sekenario politik.

"Isu sangat kuat di publik. Isu cukup meluas berdampak terhadap masyarakat," kata dia.

Jika melihat tingkat elektabilitas pasangan capres-cawapres, maka pasangan nomor urut 01, Joko Widodo-Ma'ruf Amin diuntungkan dibandingkan pasangan nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Sebab, mengacu hasil survei yang dilakukan Y-Publica, maka tingkat elektabilitas Jokowi-Ma'ruf Amin naik dari 52,7 persen pada bulan Agustus menjadi 53,9 persen pada bulan Oktober ini.

Sedangkan, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mengalami penurunan dari 28,6 persen menjadi 28,3 persen.

"Jokowi-Ma'ruf elektabilitas naik 1 persen walaupun di kubu Prabowo penurunan tidak signifikan 0,3 persen. Ada 1 persen orang belum memutuskan pilihan ketika kasus itu membuat putusan dukung Jokowi-Ma'ruf. Itu efek elektoral," tambahnya.