TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - ‎Anggota DPR RI Effendi Simbolon meminta segera dilakukan audit sistem pendidikan nasional menyikapi ironinya kondisi pendidikan di era milenial saat ini.

Terlebih ‎Badan pusat Statistik (BPS) merilis angka pengangguran terbanyak ada pada lulusan SMK yang sejatinya dipersiapkan untuk bisa langsung bekerja.

"Ini harus audit sistem pendidikan nasional. Pelaku-pelakunya baik guru, murid, OSIS, Komite sekolah. Karena banyak dana taktis bupati yang pakai dari dana pendidikan di Kab kota. Jadi jangan hanya audit yang normatif rutin," ungkap Effendi ‎Simbolon dalam diskusi bertajuk : Vokasi dan Ironi Pendidikan di Era Milenial, Sabtu (10/11/2018) di Cikini, Jakarta Pusat.

Lebih lanjut, Effendi juga menyoroti soal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang mendapat alokasi sebesar 20 persen dari total APBN, sekitar ratusan triliun.

Menurutnya dana yang besar tersebut haruslah tetap dikontrol dengan tidak hanya melakukan audit internal semata.

Baca: Jusuf Kalla Minta Masjid Kampus Tak Siarkan Paham Radikal

"Pernah gak kementerian ini diaudit? Mereka anggaran paling besar loh. 20 persen dari APBN. Skala prioritas kita luar bisa ke pendidikan.‎ Dari sisi instrumen kementerian, kita melihat masih banyak karut marut. Ini soal moral dan mental juga," paparnya.

Senada dengan Effendi Simbolon, Ketua PB PGRI, Didi Supriadi ‎juga sependapat Kemendikbud harus dilakukan audit karena anggaran yang didapat sangat besar.

"‎Benar kata wakil kami di Senayan, harus diaudit internal. Berapa persen yang jatuh sampai ke guru dan murid. Mohon maaf ini karena masih ada guru honorer yang gajinya Rp 300-500 ribu, itupun dibayar tiga bulan sekali," tambah Didi.