TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta, masyarakat ikut mengawasi dana desa yang dikucurkan oleh pemerintah.

Jusuf Kalla beralasan, dana desa direncanakan dan pada akhirnya juga dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Selain itu, pengawas dan aparat di atas pemerintah desa seperti kecamatan dan kabupaten juga turut mengawasi.

"Sekaligus juga pengawas dan juga aparat di atasnya yaitu kecamatan, kabupaten juga harus mengawasi. Tapi aparat-aparat desa, bukan hal yang sulit karena itu (mengawasi) kan hal yang jelas dan memang harus gotong royong dan desa sendiri, rakyat sendiri, juga harus mengawasi, punya perencananaan itu juga diketahui musyawarah desa," kata Jusuf Kalla yang ditemui di Hotel Sultan, Jakarta, Rabu (14/11/2018).

Diketahui, pemerintah menaikan alokasi anggaran dana desa pada 2019 menjadi Rp 73 triliun. Angka ini lebih tinggi dibandingkan anggaran pada tahun pada dua terakhir sebesar Rp 60 triliun.

Peningkatan anggaran tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di pedesaan melalui program pemberdayaan ekonomi.

Untuk itu, ujar Jusuf Kalla, rasanya tidak mungkin jika KPK mengawasi seluruh desa yang ada di Indonesia.

"Tidak berarti hanya menyerahkan uang tapi juga karena ini masuk APBD kabupaten jadi harus diawasi oleh inspektorat kabupaten. Ada 75 ribu desa, tidak mungkin KPK dengan jumlah personel begitu mengawasi yang 75 ribu (desa) itu ya," tutur Kalla.

Sejauh ini ujar Jusuf Kalla, 4 tahun bergulirnya program desa pemerintah telah mengucurkan dana hampir 200 triliun.

"4 tahun Telah hampir Rp 200 triliun dana disalurkan dan tiap tahun dana itu meningkat, sejalan dengan meningkatnya juga anggaran nasional," tutur dia.(*)

Baca: Peserta Kirab Pemuda 2018 Bakal Diterima Wapres Jusuf Kalla

Baca: Jusuf Kalla: Istilah Sontoloyo dan Genderuwo Termasuk Kampanye Negatif