Akses berita lokal lebih cepat dan mudah melalui aplikasi TRIBUNnews
X
Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
Desktop Version

Pemilu 2019

KPU Minta Bertemu MK Bahas Nasib Pencalonan OSO

KPU belum mempunyai sikap mengenai nasib Ketua Umum Partai Hanura, Oesman Sapta Odang alias OSO mendaftarkan diri sebagai caleg DPD RI

KPU Minta Bertemu MK Bahas Nasib Pencalonan OSO
Tribunnews.com/Gita Irawan
Oesman Sapta Odang (OSO) 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Glery Lazuardi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI belum mempunyai sikap mengenai nasib Ketua Umum Partai Hanura, Oesman Sapta Odang alias OSO mendaftarkan diri sebagai caleg DPD RI di Pemilu 2019.

Lembaga penyelenggara pemilu itu masih meminta pertimbangan dari sejumlah pihak. Salah satu diantaranya, yaitu Mahkamah Konstitusi (MK). MK mengeluarkan putusan Nomor 30/PUU-XVI/2018 mengenai larangan pengurus partai politik menjadi anggota DPD RI.

Komisioner KPU RI, Pramono Ubaid, mengatakan pihaknya sudah menjadwalkan pertemuan dengan pihak MK. Menurut dia, surat mengenai rencana konsultasi soal putusan itu sudah dikirim sejak satu minggu lalu.

"Kami dalam mengambil keputusan mendengarkan semua pihak," ujarnya, saat dikonfirmasi, Selasa (20/11/2018).

Sebelum mengambil keputusan, kata dia, KPU harus mendengarkan pandangan dan pendapat hukum dari berbagai pihak. Upaya ini dilakukan agar pada saat mengambil keputusan jernih dan tepat.

Baca: Satu Pemilih 8 Menit di Bilik Suara, Ini Kekhawatiran Guru Besar Politik

Sehingga, dia berharap, agar surat yang dikirim kepada MK dapat segera dibalas.

"Mudah-mudahan dalam minggu ini, kita sudah bisa dapat kan jadwal dari MK," tambahnya.

Sebelumnya, tiga lembaga mengeluarkan putusan mengenai pencalonan OSO sebagai anggota DPD RI periode 2019-2024.

MK mengeluarkan putusan Nomor 30/PUU-XVI/2018. Putusan ini menegaskan mengenai larangan pengurus partai politik mendaftarkan diri sebagai calon anggota DPD RI. Apabila tetap ingin mendaftarkan diri, maka yang bersangkutan harus mundur terlebih dahulu dari partai politik.

Halaman
12
Penulis: Glery Lazuardi
Editor: Malvyandie Haryadi
Ikuti kami di
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas