Laporan Wartawan Tribunnews.com, Rizal Bomantama

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan meminta kepada semua pihak untuk tidak “asal bunyi” atau asal menuduh pemerintah pro asing usai paket kebijakan ekonomi ke-16 dirilis pada Jumat (16/11/2018) lalu.

Tuduhan itu muncul karena dalam paket kebijakan itu ada rencana membuka 54 bidang usaha untuk penanaman modal asing (PMA) termasuk usaha-usaha kecil menengah seperti perdagangan eceran, jasa survei, percetakan kain hingga penyedia jasa internet.

Luhut mengatakan tuduhan itu dilayangkan pihak-pihak yang tidak memahami konsep investasi.

“Yang asbun (asal bunyi) itu datang saja ke saya, kita tahu batasannya, kita juga tidak mau begitu (pro kepentingan asing),” tegas Luhut ditemui di Kantor Kemenko Kemaritiman di Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Senin (19/11/2018).

Luhut mengatakan konsep investasi PMA di 54 bidang itu akan dilaksanakan dengan konsep kemitraan.

“Itu kan kemitraan, kalau seperti itu kan kita sebagai pemilik tak mau dimiliki 100 persen, dibuka saja supaya dampak dari investasi itu terasa melalui kemitraan, di mana-mana berlaku seperti itu,” jelasnya.

Luhut pun membela Menko Perekonomian, Darmin Nasution yang meluncurkan paket kebijakan ekonomi itu.

“Jangan asal bicara, pemerintah sudah hitung secara hati-hati, Pak Darmin itu orang sederhana, masak iya beliau mau seperti itu (berpihak pada asing), beliau ahli di bidangnya dan beliau memberi arahan secara baik kepada kami,” pungkas Luhut.