TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR, Dave Akbarshah Fikarno Laksono menyebutkan akan mengoptimalkan fungsi BKSAP DPR dimasa kepemimpinannya, agar hubungan antar parlemen negara-negara sahabat semakin baik.

"Untuk sekarang ini kita akan menyelesaikan yang lama, akan tetapi kita juga akan merevisi apa-apa saja yang belum optimal dijalankan dan apa saja yang perlu dikerjakan," kata Dave usai dilantik sebagai Wakil Ketua BKSAP DPR menggantikan Fadel Muhammad di Komplek DPR RI, Jakarta, Rabu (21/11/2018).

Dave mengaku sangat optimis dan yakin dapat menjalankan tugas sebagai pimpinan BKSAP DPR dengan baik, meski saat ini banyak anggota DPR sedang fokus menghadapi pileg 2019.

"Waktu kerja kita masih banyak juga, tapi memang sekarang ini banyak anggota juga yang fokus dengan dapilnya masing-masing, tinggal kita mengatur waktunya, yang penting komunikasi dan ritmenya dijaga agar tupoksi utama kita menjalankan fungsi kita tidak terganggu," ujarnya.

Saat ditanya apa program kerja BKSAP DPR secara terperinci, Dave menuturkan secara garis besar adalah menjaga hubungan bilateral antar parlemen negara sahabat.

"Ya intinya kita menjaga hubungan bilateral Indonesia dengan negara-negara sahabat, lalu terus menjaga kesertaan kita dan aktivitas kita dalam sidang-sidang internasional sehingga Indonesia perannya selalu terlihat, terasa dan juga kita memiliki kebijakan-kebijakan yang harus kita jaga terutama politik bebas aktif lalu pemberantasan perdagangan manusia, perdagangan narkoba, pemberantasan korupsi. Nah hal-hal itulah yang harus kita dorong di forum internasional agar negara-negara dunia, semua ikut membuat undang-undang yang sesuai dengan kesepakatan bersama antar parlemen," katanya.

Untuk event ke depan, lanjut Dave akan ada sidang-sidang internasional untuk membahas isu-isu terkini untuk kebaikan hubungan Indonesia dengan semua negara.

"Sekarang kita sedang kumpulkan bahan sekaligus mempelajari kesertaan kita dimana saja yang kita lihat efektivitas dan efesiensinya saat melakukan pertemuan bilateral antar parlemen. Jangan hanya sekadar mengikuti sidang hanya untuk sekadar berangkat atau menghabiskan anggaran, tapi kita juga harus dilihat makna dan kepentingan kita dalam mengikuti sidang tersebut," ujarnya.