Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon meminta Badan Intelijen Negara (BIN) menempatkan diri sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, yaitu melaksanakan tugas pemerintah di bidang intelijen bukan seperti lembaga survei.

“Perlu kita kritisi, BIN ini kan bukan lembaga survei, bukan juga Departemen Penerangan. Informasi-informasi semacam itu, apalagi data dari tahun lalu, mestinya jangan diumbar ke publik,” ungkap Fadli kepada media di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (22/11/2018).

Hal ini terkait pernyataan Staf Khusus Kepala BIN Arief Tugiman yang menyatakan sebanyak 41 dari 100 masjid di beberapa kementerian, lembaga, hingga Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terindikasi terpapar radikalisme.

Fadli menyarankan agar data-data yang masih mentah seperti ini seharusnya diarahkan kepada institusi-insitusi lain, kementerian atau kepada presiden.

Kriteria-kriteria tersebut juga bisa saja menimbulkan kegaduhan serta bisa menyebabkan saling curiga di tengah masyarakat.

“Ya biasanya intelejen itu bertindak senyap gitu ya, underground gitulah. Bukan mengumbar pernyataan seperti lembaga survei,” pungkas legislator Partai Gerindra itu.(*)