Pernyataan Prabowo Soal Pemindahan Kedubes Australia di Israel Dinilai Cederai Perjuangan Umat
Mantan anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin menilai calon presiden Prabowo Subianto kurang memahami UUD 1945 .
Penulis: Chaerul Umam
Editor: Malvyandie Haryadi
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam
TRIBUNNEWS.COM, BANDUNG - Mantan anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin menilai calon presiden Prabowo Subianto kurang memahami UUD 1945 .
Hal tersebut terkait dengan pernyataannya yang mendukung Australia jika hendak memindahkan kantor kedutaan besarnya dari Teluk Aviv ke Yerusalem.
“Pak Prabowo ini paham UUD atau tidak. Dalam UUD disebutkan bahwa Indonesia harus ikut aktif dalam perdamaian dunia dan menghapuskan penjajahan dari muka bumi," kata Hasanuddin saat ditemui di Bandung, Jumat (23/11/2018).
Politisi PDI Perjuangan ini mengatakan pemindahan kantor kedutaan Israel ke Yerusalem adalah bentuk pengakuan Yerusalem sebagai ibukota Israel.
Hal ini, kata Hasanuddin, sangat bertolak belakang dengan semangat perjuangan umat Islam Indonesia sejak masa pemerintahan Presiden Republik Indonesia pertama Soekarno untuk membebaskan Palestina dari penjajahan dan menjadi negara yang merdeka.
Baca: Elite Golkar: Prabowo Seperti Tak Perhatian Terhadap Perjuangan Kemerdekaan Palestina
"Pernyataan Prabowo ini juga sangat mencederai perjuangan umat Islam yang sedang berjuang memerdekakan Palestina.
Menentang Palestina menjadi negara merdeka, sama saja dengan mendukung penjajahan Israel atas Palestina," ujarnya.
Hasanuddin menegaskan dengan dipindahkannya Kedubes Australia ke Yerussalem, maka wilayah Palestina menjadi semakin sempit.
"Bahkan Palestina bisa hilang dari peta dunia, karena memang tujuan pemindahan kedubes ini adalah konsep Israel untuk mempersempit ruang gerak bahkan ingin melenyapkan Palestina dari muka bumi," tandasnya.
Sebelumnya, Prabowo Subianto usai menghadiri forum ekonomi beberapa waktu lalu, menyatakan, menghormati keputusan negara Kangguru itu untuk memindahkan kedutaan besarnya.
Di hadapan wartawan asing, ia menghargai keputusan itu karena negara Australia merupakan negara independen dan berdaulat.
"Maka kita harus menghormati kedaulatan mereka," kata Prabowo, di hotel kawasan Jakarta Pusat, Rabu (21/11/2018).