Tribun
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Pemilu 2019

Yusril Nilai KPU Berkelit-kelit soal Pelaksanaan Putusan PTUN

KPU RI masih menunda pengambilan keputusan terkait pencalonan pengurus partai politik mendaftarkan diri sebagai anggota DPD RI di Pemilu 2019.

Yusril Nilai KPU Berkelit-kelit soal Pelaksanaan Putusan PTUN
Theresia Felisiani/Tribunnews.com
Yusril Ihza Mahendra 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Yusril Ihza Mahendra, penasihat hukum Ketua Umum Partai Hanura, Oesman Sapta Odang, mengindikasikan KPU RI tidak mau menjalankan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Putusan PTUN DKI Jakarta Nomor 1130/PL.01.4-Kpt/06/KPU/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019 mengabulkan gugatan yang diajukan OSO.

"KPU hanya berkelit-kelit tidak mau melaksanakan putusan PTUN karena takut kehilangan muka. Padahal di sini tidak ada kepentingan pribadi. KPU menjalankan tugas negara secara netral dan obyektif," ujar Yusril, kepada wartawan, Rabu (28/11/2018).

Padahal, kata ketua umum Partai Bulan Bintang (PBB) itu tidak ada pertentangan antara putusan MK, putusan MA dan putusan PTUN. Sifat putusan MK dan MA normatif karena menguji keberlakuan sebuah norma. Sedangkan Putusan PTUN bersifat imperatif, yakni perintah kepada KPU untuk melaksanakan.

Baca: KPU Tunda Pengambilan Keputusan Soal Pencalonan Anggota DPD RI Oesman Sapta Odang

Mahkamah Konstitusi (MK) menerbitkan putusan Nomor 30/PUU-XVI/2018 mengenai larangan pengurus partai politik menjadi anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Menurut dia, putusan MK itu bersifat normatif.

Setelah dikeluarkannya putusan MK, KPU sudah melaksanakan dengan membuat Peraturan KPU Nomor 26 tahun 2018. PKPU 26/2018 memberlakukan penambahan syarat calon anggota DPD harus mundur dari kepengurusan parpol.

Dia menjelaskan, pemberlakuan surut itu dibatalkan oleh MA dalam perkara pengujian peraturan perundang-undangan dibawah Undang-Undang. Sehingga, pemberlakuan surut dalam PKPU No 26/2018 dibatalkan MA, maka PTUN mengabulkan gugatan OSO.

"Keputusan KPU tentang DCT calon anggota DPD yang tidak mencantumkan nama OSO dinyatakan batal oleh PTUN. PTUN juga memerintahkan kepada KPU agar mencabut SK tentang DCT yang sekarang ada, dan menerbitkan SK DCT yang baru yang mencantumkan nama OSO didalamnya," kata dia.

Mengacu pada pasal 47 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, kata dia, putusan MK berlaku prospektif ke depan, tidak berlaku retroaktif ke belakang.

Adapun, pendaftaran calon anggota DPD sudah selesai sampai Daftar Calon Sementara (DCS) ketika muncul putusan MK. Oleh karena itu, tidak dimungkinkan lagi penambahan syarat baru bukan pengurus parpol.

Halaman
123
Ikuti kami di
Add Friend
Penulis: Glery Lazuardi
Editor: Hasanudin Aco
  Loading comments...
© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas