TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Peristiwa penembakan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua terhadap 31 pekerja proyek jembatan di jalur Trans Papua, mendapat perhatian serius Wakil Ketua DPR Fadli Zon.

Sebagai Ketua Tim Pemantau Otsus Papua, Fadli Zon mengecam kekejaman yang berlangsung dan meminta aparat keamanan bertindak tegas terhadap gerakan separatis Papua Merdeka.

"Sejauh ini, pemerintah gagal menciptakan keamanan dan ketertiban di wilayah tertentu di Papua. Ada kesan, pemerintah tak berdaya atau membiarkan gerakan separatis ini bebas merajalela," katanya di Jakarta, Rabnu (5/12/2018).

Pertama, Fadli Zon menyatakan, dia mengungkapkan belasungkawa atas tewasnya 31 pekerja proyek jembatan di distrik Yigi, Papua.

"Saya mengecam keras peristiwa tersebut. Apa yang dilakukan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB), bukan lagi tindakan kriminal," katanya.

Menurut Fadli Zon, ini jelas gerakan pemberontak separatis yang melakukan aksi teror dan jelas merupakan terorisme. "Sehingga, mereka lebih tepat disebut pemberontak, teroris, daripada disebut hanya sebagai kelompok kriminal atau begal. Pemerintah telah gagal memberangus mereka dan menjamin keamanan warga negara kita sendiri," katanya.

Berdasarkan catatannya, Fadli Zon menyatakan, peristiwa penembakan pekerja ini bukan yang pertama. Sebelumnya, tahun lalu, ada penyanderaan oleh teroris separatis ini pada November 2017.

"Pernah terjadi penembakan terhadap 4 pekerja di wilayah Sinak, Papua. Rentetan peristiwa ini, perlu respon tegas dari pemerintah. Jangan ada negosiasi lagi sebab insiden ini sudah berulang dan banyak menimbulkan korban," katanya.

Secara teknis, kata Fadli Zon, peristiwa ini menegaskan pentingnya pelibatan ekstra aparat keamanan di Papua. "Papua memiliki medan khusus. Karena itu, pengerjaan proyek di Papua semestinya juga mendapat pengawalan keamanan ekstra," katanya.

Baca: Delapan Siswa SDN Pengasinan II Rawalumbu Keracunan Minuman Seduh Kadaluwarsa

Dalam hal ini, menurut Fadli Zon, pemerintah bisa melibatkan TNI dalam pengawalan kegiatan pembangunan di Papua. Hal ini pernah dilakukan ketika masih ada Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B).

"Selain bersenjata, gerakan separatis Papua merdeka juga gencar propaganda dan diplomasi internasional. Mereka menyebarkan hoax terkait pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM)," katanya.

Baca: Polsek Medan Satria Kumpulkan Guru Atasi Tawuran Pelajar

Menurut Fadli Zon, counter dari pemerintah sangat minimalis. "Sebagai contoh, di Inggris mereka berhasil meyakinkan sejumlah anggota parlemen Inggris khususnya dari Partai Buruh untuk mendukung PapuaMerdeka," katanya.

Sementara, kata Fadli Zon, kerja Dubes di Inggris kurang pro aktif dan tak berbuat banyak terkait isu Papua ini," katanya.

"Selain dibutuhkan ketegasan tindakan aparat keamanan di lapangan, sikap diplomasi pemerintah terhadap isu Papua juga harus lebih ofensif. Ini salah satu catatan penting," katanya.

Menurut Fadli Zon, upaya diplomasi Kelompok Separatis Papua (KSP) untuk memisahkan Papua dari NKRI dilakukan terorganisir dan sistematis. Baik di level regional Pasifik maupun internasional.

"Mulai dari penggalangan opini publik, dana, dan bahkan lobi internasional. Upaya-upaya tersebut, tentunya perlu direspon secara totalitas oleh pemerintah Indonesia," kata Fadli Zon.

Gede Moenanto/Warta Kota