Laporan Wartawan Tribunnews.com, Yanuar Nurcholis Majid

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode Muhammad Syarif membeberkan bila masih banyak tambang ilegal yang dibekingi aparat bersenjata di Indonesia.

Menurut Laode hal itu dapat dilihat dari banyaknya tambang ilegal masih beroperasi walaupun tak memiliki izin dan membayar pajak.

"Kalau ada yang tidak clean and clear tapi masih bisa beroperasi itu pasti ada bekingnya. Orang tidak ada izinnya, enggak bayar pajak, masih bisa beropersi," kata Laode di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Rabu (5/12/2018).

Baca: Polisi Ringkus Tiga Pelaku Pengeroyokan Pemuda di Cikarang Bekasi

Dari data yang dimiliki KPK, Laode mengatakan tambang-tambang yang dibekingi aparat banyak berada di pulau Kalimantan dan Sumatera.

Bahkan belakangan tambang ilegal itu juga muncul di Sulawesi, khususnya tambang nikel.

Selain itu, tambang ilegal dengan beking aparat juga ada di Pulau Halmahera, Maluku, dan Papua.

"Jadi ini harus memang, contohnya saja ya, itu gunung botak di Maluku, itu sudah ada presiden pun tak bisa selesai. Tapi sekarang alhamdulillah pak Kapolda yang sekarang, alhamdulillah sangat tegas," ujar Laode.

Baca: Ibu Pembuang Bayi di Tasikmalaya Ditangkap, Pelaku Melahirkan di Sungai Lalu Hanyutkan Bayinya

Saat ini dikatakan Laode, pemerintah telah menandatangani komitmen untuk menyelematkan sumber daya alam, yakni Gerakan Nasional Penyelematan Sumber Daya Alam.

Nota itu telah ditandangani oleh presiden, Kepala Kepolisian RI dan Panglima TNI.

"Kenapa mereka butuh tanda tangani itu, karena disinyalir banyak yang terlibat di bidang itu," kata dia.