Laporan Wartawan Tribunnews.com, Dennis Destryawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Calon presiden 02 Prabowo Subianto menyebut pers banyak berbohong dalam memberitakan Reuni Akbar 212 di Monumen Nasional, Jakarta Pusat.

Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Joko Widodo-Kiai Ma'ruf Amin, Abdul Kadir Karding, mengatakan, Prabowo tidak pantas marah terhadap media di Indonesia yang tidak meliput Reuni Akbar 212 di Monas, Jakarta, Minggu (2/12/2018).

"Jadi menurut saya ini sesuatu yang sangat disayangkan karena seakan-akan pers ini adalah satu lembaga yang merusak demokrasi. Menurut saya ini tidak betul dan tidak pantas disebutkan Pak Prabowo," ujar Karding di Posko Cemara, Mentent, Jakarta, (5/12/2018).

Baca: Ketua DPR Minta Aparat Buru Pelaku Pembunuhan 19 Pekerja di Papua Berapa Pun Biayanya

Prabowo menuduh banyak media massa yang ingin mencuci otak masyarakat dengan memberitakan kebohongan.

Namun, ia tidak menyebut nama media dan menjelaskan soal berita bohong yang dimaksud.

Menanggapi hal tersebut, Karding mengatakan, prihatin dengan pernyataan Prabowo.

Baca: Pemprov DKI Kebut Pembangunan Waduk dan Normalisasi Sungai

"Saya terus terang prihatin bahwa statement ini sepantasnya tidak diucapkan apalagi dengan nada emosi dan dorong-mendorong, saya menonton videonya ada kamera yang didorong entah kamera siapa, tetapi nampak sekali bahwa Pak Prabowo dalam kondisi emosi," ucap Karding.

Apalagi, Prabowi mengkritik banyaknya media massa yang tidak memberitakan acara Reuni 212 yang digelar di Lapangan Monumen Nasional, Jakarta Pusat, pada Minggu (2/12/2018) lalu.

Ia juga mempersoalkan pemberitaan yang menyebut jumlah peserta Reuni 212 hanya mencapai sekitar 15.000 orang.

Baca: Kang Maman: Pemberitaan OTT KPK Lebih Seksi Ketimbang Sosialisasi dan Edukasi Pencegahan Korupsi

Padahal, klaim Prabowo, peserta yang hadir mencapai 11 juta orang.

"Kalau dia marah-marah tidak mendapatkan peliputan yang cukup berarti sesungguhnya panitia utamanya Pak Prabowo, itu satu. Yang kedua, saya kira Pak Prabowo besar dan Gerindra besar itu karena Pers. Tidak sepatutnya pers diperlakukan seperti itu," tutur Karding.

Menurut Karding, pers adalah satu pilar tersendiri dalam membangun demokrasi.

Ia pun menyinggung, pasca jatuhnya Presiden Soeharto ada dinamika soal pers.

"Tetapi jika dibandingkan zaman Soeharto, di mana Pak Prabowo itu menikmati hidup bersama keluarga besar Soeharto itu jauh dan sangat jauh berbeda dengan hari ini. Hari ini sgt demokratis, orang meliput tanpa tekanan, orang memberitakan tanpa bredel, orang diberikan independensi kepada temen-teman wartawan dan pers," ucapnya.