Kementerian Pertanian (Kementan) kembali meraih pernghargaan sebagai salah satu Kementerian, Lembaga, dan Organisasi Pemerintah Daerah (KLOP) terbaik kategori Sistem Pengendalian Gratifikasi Terbaik.

Penghargaan tersebut diberikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai rangkaian dari Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) 2018 di Hotel Bidakara, Jakarta, Rabu (5/11/2018).

Komitmen Kementan dalam menyelenggarakan pemerintahan yang bersih dan akuntabel terus di dorong di bawah kepemimpinan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dengan sejumlah program terobosan. Penghargaan dengan kategori yang sama yang sama telah diterima Kementan pada tahun 2017 lalu.

Justan menegaskan bahwa, pemerintahan yang bersih merupakan amanat Nawacita yakni Mewujudkan Pemerintahan Bersih, Efektif dan Demokratis yang harus dijalankan dengan dengan sepenuh hati.

"Prinsipnya adalah penegakan integritas. Hal itu benar-benar dilakukan Menteri Pertanian, dan kemudian diterapkan ke masing-masing individu. Selain itu kita juga membangun sistem pengendalian interen di setiap unit," kata Inspektur Jenderal Kementan Justan Riduan Siahaan yang mewakili Menteri Pertanian saat menerima penghargaan tersebut.

Justan juga melihat komitmen Kementan terutama untuk visi memastikan lumbung pangan dunia dan semua program diarahkan untuk mendukung visi tersebut, maka penyimpangan tidak bisa ditorelir.

Standar kerja yang dibuat tinggi oleh pimpinan, menurut Justan, juga membantu fokus pada capaian sehingga tidak sempat melakukan penyimpangan.

"Menteri Pertanian menegaskan tidak ada toleransi untuk penyimpangan. Kita tegas menerapkan aturan baik untuk penyelenggara negara maupun pengusaha yang bermain-main dengan anggaran dan kinerja," tegas Justan.

Menteri Amran sering menegaskan sebanyak 1.295 pegawai sejak 2014 menjalani mutasi dan demosi, bahkan dipecat karena terbukti melanggar hukum. Amran juga tak segan memblacklist sejumlah perusahaan di bidang pertanian yang terindikasi bertindak merugikan negara.

Dalam memberantas mafia, Amran juga menyatakan ada sekitar 700 orang yang tengah menjalani proses hukum, dan yang ditetapkan tersangka kurang lebih 400-an orang.

Justan menerangkan pada prinsipnya, Kementan membuka pintu untuk KPK membantu pemberantasan korupsi di lingkungannya.

"Bahkan Menteri Amran, secara praktek sejak awal kepemimpinannya, menyediakan ruangan khusus untuk anggota KPK agar bisa menjalankan tugas mencegah gratifikasi," ujar Justan.

Selain penghargaan dari KPK, Kementan juga sudah mendapat status Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada 2016, dan berhasil dipertahankan di 2017.

Status yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tersebut merupakan yang pertama sejak 10 tahun penilaian oleh KPK, dan menjadi bukti komitmen dalam menjaga akuntabilitas laporan keuangan.

Kementan menjadi satu dari tiga penerima penghargaan tersebut sekalin Kementerian Keuangan dan Kementerian Kesehatan. Sebuah apresiasi yang sangat konstruktif dalam menjaga semangat, mengingat saat ini ada 34 kementerian yang juga berusaha memberantas korupsi.

Ketua KPK Agus Rahardjo dalam sambutannya pada acara yang bertajuk "Menuju Indonesia Bebas Dari Korupsi" itu, menyatakan bahwa dalam hal indeks pemberantasan korupsi di Indonesia sejak reformasi cukup membanggakan, dan termasuk yang peningkatannya tertinggi di dunia. Menurutnya, peningkatan tersebut hingga 20 skor, mengalahkan banyak negara.

"Kita meminta komitmen, kerjasama, dan kontribusi seluruh elemen, agar terus bergandengan tangan, untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi, sehingga bisa dihilangkan dari Indonesia," paparnya. (*)