Tribun

Zumi Zola Terjerat Kasus

Sikap Zumi Zola Setelah Hak Politiknya Dicabut Selama Lima Tahun

Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta juga memberikan hukuman tambahan berupa pencabutan hak politik selama 5 tahun setelah Zumi Zola

Editor: Anita K Wardhani
Sikap Zumi Zola Setelah Hak Politiknya Dicabut Selama Lima Tahun
TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Terdakwa kasus suap dan gratifikasi proyek-proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Jambi, Zumi Zola menjalani sidang dengan agenda Putusan di Pengadilan Negeri Tipikor, Jakarta, Kamis (6/12/2018). Zumi Zola divonis 6 tahun penjara dengan denda Rp 500 juta subsider 3 bulan kurungan. TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN 

TRIBUNNEWS.COM- Selain divonis selama 6 tahun dan denda Rp 500 juta subsider 3 bulan kurungan, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta juga memberikan hukuman tambahan berupa pencabutan hak politik selama 5 tahun setelah Zumi Zola menjalani hukuman.

"Menjatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak dipilih selama lima tahun sejak terdakwa selesai menjalani pidana," ucap Ketua Majelis Hakim, Yanto, Kamis (6/12/2018) saat membacakan amar putusan di Pengadilan Tipikor Jakarta.

Akankan Zumi Zola kembali terjun ke dunia politik nantinya. Mengutip wikipedia, Zumi Zola lahir di Jakarta, 31 Maret 1980.

Saat ini Zola masih berumur 38 tahun.

Sedangkan Zola menjalani hukuman selama 6 tahun dan ditambah pencabutan hak politik selama lima tahun. Sehingga Zola baru bisa ke politik di usia 49 tahun.

Kuasa Hukum Zumi Zola, Handika mengatakan itu bisa saja terjadi.

Dia mengatakan saat ini, Zola tidak mempermasalahkan hak politiknya dicabut selama lima tahun.

"Soal hak politik, beliau tidak keberatan. Kan pencabutan itu hanya sementara untuk lima tahun kedepan setelah menjalani masa hukuman. Kedepannya masih bisa lagi. Selama hak politik dicabut dia bisa instruksi dan rehabilitasi nama," imbuh Handika.

Baca: Divonis Enam Tahun Penjara, Inikah Akhir Karier Politik Zumi Zola?

Sedangkan Juru Bicara KPK Febri Diansyah di gedung KPK, Jakarta, mengatakan pencabutan hak politik itu penting bahkan KPK mengharapkan hal tersebut bisa menjadi standar di seluruh kasus korupsi yang melibatkan aktor politik.

"Karena hal itu berangkat dari pemahaman ketika yang dipilih oleh rakyat melakukan korupsi itu sama saja artinya mengkhianati kepercayaan yang telah diberikan oleh rakyat tersebut sehingga wajar kalau hak politiknya dicabut hingga waktu batasan tertentu," ucap Febri.

Halaman
12
Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
© 2022 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas