TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Memperingati Hari HAM Sedunia yang jatuh setiap 10 Desember, Imparsial menyoroti wacana yang beredar di masyarakat belakangan soal kerinduan terhadap rezim Orde Baru.

Direktur Imparsial, Al-Araf menilai kerinduan terhadap rezim Orde Baru yang otoriter sungguh ahistoris dan tidak tepat.

"Dalam lintas sejarah Indonesia, kehidupan politik di masa rezim Orde Baru berkuasa sarat dengan kekerasan dan pembatasan HAM," ujar Al-Araf di Kantor Imparsial, Tebet, Jakarta Selatan, Senin (10/12/2018).

Demi mempertahankan kekuasan yang otorutarian, kata Al-Araf, rezim Orde Baru menggunakan kekerasan dan ancaman kekerasan sebagai metode politik untuk terus melanggengkan kekuasannya.

Menurut Araf, masyarakat seharusnya tidak melihat realitas hidup ke rezim Orde Baru.

"Sebabnya, pada era Orde Baru, kebebasan menjadi barang yang mahal." lanjutnya

http://jakarta.tribunnews.com/tag/e-ktp?url=2018/12/10/ribuan-e-ktp-ditemukan-tercecer-di-persawahan-begini-penjelasan-lurah-pondok-kelapa

Selain itu, dikatakan Araf, rezim tersebut membatasi dan mengontril secara represif kebebasan warga negara yang sifatnta fundamental.

"Seperti kebebasan berpendapat, kebebasan berserikat, kebebasan berkumpul, dan aspek kebebasan lainya," kata Araf.

Baca: Wapres JK: Pengawas Kredibel Menghasilkan Pemimpin yang Juga Kredibel

Dari sana, Araf menyebutkan beragam peristiwa rezim Orde Baru yang menunjukkan hal tersebut.

"Pencuilkan aktivis 1997/1998, pemberedelan sejumlah media massa, pembunuhan aktivis buruh, perampasan tanah rakyat seperti kasus Kedung Ombo, dan berbagai macam peristiwa kekerasan lainnya," imbuhnya

Untuk itu, Araf menilai bahwa realitas politik harus menatap ke depan."Harus sehat dan rasional," pungkasnya.