TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Presiden Jusuf Kalla menyerahkan penghargaan, kepada perwakilan unit kerja instansi, yang telah berhasil membangun zona integritas Birokrasi Bersih dan Birokrasi Bebas Korupsi, di Hotel Sultan, Jakarta Selatan, Senin (10/12/2017).

Penerima penghargaan diantaranya, Badan Pemeriksaan Keuangan, Mahkamah Agung, Kementerian Keuangan, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Perindustrian, Kejaksaan Agung, Kepolisian Republik Indonesia.

Jusuf Kalla menyebut, korupsi kerap terjadi di instansi, karena pelayanan birokasi dianggap lambat dan sulit.

"Kalau cepat dan bersih maka itu pasti gratifikasi berkurang. Pengusaha membeli kecepatan. Kalau bisa diurus 2 hari kenapa mesti 1 bulan, dibayarnya kepada aparat yang tentu kita tidak inginkan," ujar Jusuf Kalla dalam sambutannya.

Baca: Anies Baswedan: Kompasianival Sebagai Ajang Penyalur Ide dan Gagasan Masyarakat

Dirinya berharap, ke depan pelayanan kepada masyarakat bisa lebih baik lagi.

"Untuk menjadi tauladan dan contoh pada semua dalam rangka memperbaiki layanan kita kepada masyarakat," tutur dia.

"Saya ingin menyampaikan selamat dan penghargaan yang tinggi kepada para menteri dan pejabat yang menerima penghargaan karena zona integritas akan dicapai-capai dari Kementerian dan Lembaga masing-masing," sambungnya.

Hadir dalam kegiatan tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly, Menteri Kesehatan, Nila Moeloek, Wamenlu AM. Fachri, serta Wakapolri Komjen. Pol. Drs.Ari Dono Sukmanto.

Penilaian unit kerja yang membangun zona integritas berpredikat Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) dan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).

Tahun ini, ada 205 unit kerja yang diberikan penghargaan dari 910 unit kerja yang diusulkan.

Pembangunan Zona Integritas merupakan miniatur dari implementasi Reformasi Birokrasi, ditujukan agar capaian Reformasi Birokrasi guna mewujudkan pemerintahan yang efektif dan efisien, bersih dan akuntabel, serta berorientasi pada pelayanan publik yang baik mampu diwujudkan.