TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - ‎Dalam kesaksiannya di sidang lanjutan perkara dugaan suap proyek PLTU Riau-1, Direktur Pengadaan Strategis 2 PT PLN Persero Supangkat Iwan Santoso mengakui pihak swasta bisa mengusulkan lokasi pembangunan pembangkit listrik kepada PLN seperti pada PLTU Riau-1
di area tambang batubara milik PT Samantaka Batubara.

"Masukan dari manapun termasuk pihak swasta, ini ditampung oleh PLN. Jadi sekadar usulan yang diterima," ucap Iwan saat bersaksi di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (11/12/2018) untuk terdakwa mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR, Eni Maulani Saragih.

Iwan menjelaskan dalam menentukan lokasi pembangunan pembangkit listrik, PLN pastinya lebih mengutamakan pada adanya kebutuhan listrik di suatu wilayah.

Menurut dia, Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) juga pastinya berpedoman pada ketersedian tenaga listrik dengan biaya murah.

Dalam prosesnya, lanjut Iwan, divisi perencanaan PLN akan melakukan analisa dan evaluasi dari berbagai masukan yang diterima dari direktorat regional.

Baca: Jokowi Batal Hadiri Hari HAM Internasional 2018, JK Minta Maaf

Setelah itu, hasil evaluasi akan dimintai persetujuan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Dalam perkara ini, Eni Maulani Saragih didakwa menerima suap sebesar Rp4,7 miliar secara bertahap dari pemegang saham Blackgold Natural Resources Limited, Johannes Budisutrisno Kotjo. Uang tersebut diduga berkaitan dengan proyek pembangunan mulut tambang PLTU Riau-1.

‎Selain itu, Eni juga didakwa menerima gratifikasi berupa uang sebesar Rp5.600.000.000 dan SGD40.000 dari beberapa direktur dan pemilik perusahaan yang bergerak di bidang minyak dan gas.