TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) bekerja sama dengan Komandan Korps Brimob meluncurkan buku saku HAM Korps Brimob Polri.

Ketua Komnas HAM Ahmad Taufik Damanik mengatakan, buku saku tersebut merupakan instrumen panduan bagi seluruh personel Brimob.

"Secara khusus kami akan menyelenggarakan satu peluncuran buku saku hak asasi manusia dengan rekan dari Brimob Polri," kata Taufan Damanik di kantornya, Jalan Latuharhary, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (11/12/2018).

Buku saku ini, seperti diketahui, menjabarkan secara praktis dan komunikatif Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar HAM dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan aturan-aturan lain yang terkait, dalam bahasa dan langkah yang implementatif.

Taufan berujar buku tersebut diharapkan menjadi pegangan Brimob dalam menjalankan tugas.

"Tak hanya menjalani kewajibannya, tetapi juga menghormati, melindungi dan memenuhi HAM," ujarnya.

"Semoga dengan buku ini meningkatkan komitmen dari rekan-rekan kepolisian khususnya Brimob di seluruh tanah air kita yang setiap hari bekerja keras membangun dan mengayomi masyarakat Indonesia tetap menetapkan nilai-nilai dan standar norma-norma HAM," lanjut Taufan.

Sementara itu, Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara menjelaskan, buku tersebut berisi beberapa materi soal standar HAM, pengertian dasar dan sistem konstitusi dalam negeri.

"Ada pula tugas dan wewenang kepolisian. Ketika sedang menjinakkan bom misalnya, atau kemudian menangkap terduga teroris, seperti apa langkah-langkahnya. Adakah pemberitahuan lebih dulu, disiksa boleh atau tidak, keluarganya diberi informasi soal penangkapan atau tidak," tutur Beka.