Laporan Wartawan Tribunnews.com, Rizal Bomantama

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang meminta revisi batas usia perkawinan pada Pasal 7 ayat 1 UU No 1 Tahun 1974, PSI (Partai Solidaritas Indonesia) mengatakan momentum itu bisa dijadikan rujukan masyarakat memilih partai yang memperjuangkan keadilan bagi perempuan dan anak.

Ketua Umum PSI, Grace Natalie mengatakan perjuangan itu tergambar pada PSI saat pidato politik tutup tahun yang dilakukan pada 11 Desember 2018 lalu.

“MK memerintahkan agar revisi dilakukan paling lama 3 tahun tapi kita lihat pemilu sudah di ambang batas, berkaca pada pidato tutup tahun kemarin PSI siap memperjuangkan keadilan untuk perempuan Indonesia, masalah pernikahan, termasuk juga di dalamnya masalah poligami kami tidak mendukung itu serta mendesak revisi UU Perkawinan yang membolehkan poligami,” jelas Grace di Jakarta, Jumat (14/12/2018).

Grace mengatakan PSI siap memperjuangkan keadilan bagi perempuan yang belum banyak diakomodir dalam bentuk perlindungan hukum.

Apalagi pada Pemilu 2019 mendatang PSI akan menjadi salah satu partai peserta.

Baca: Lusa, Prabowo akan Dibonceng Naik Motor Saat Kopi Darat Ojek Online

“Pemilu tinggal empat bulan mendatang dan itu waktu yang cukup bagi masyarakat untuk kritis memilih partai yang berpihak pada keadilan perempuan dan anak, itu lah komitmen perjuangan PSI jika diberi amanah masuk parlemen,” tegasnya.

Grace juga mengatakan putusan itu adalah hadiah bagi perempuan dan anak-anak Indonesia.

“Tapi PSI masih punya pekerjaan rumah untuk mendesak pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual yang berhenti, apalagi jika ada kader PSI di parlemen,” pungkasnya.