Tribun
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Pesawat Lion Air Jatuh

'Hak Korban Lion Air PK-LQP Tak Bisa Disandera'

Tim Kabateck baru-baru ini memperoleh dokumen yang harus ditandatangani oleh ahli waris untuk melepaskan dan tidak melakukan gugatan

'Hak Korban Lion Air PK-LQP Tak Bisa Disandera'
TRIBUN MEDAN/DANIL SIREGAR
Mardiana boru Harahap (kanan) istri Capt Muas Efendi Nasution menangis saat jenazah tiba di rumah duka, di Jalan Marelan, Kompleks Griya Bestari Permai, Medan, Sumatera Utara, Sabtu (10/11/2018). Capt Muas Efendi Nasution merupakan salah satu penumpang pesawat Lion Air JT610 yang jatuh di perairan Tanjung Karawang, yang telah teridentifikasi. TRIBUN MEDAN/DANIL SIREGAR 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Tim pengacara korban kecelakaan pesawat Lion Air PK-LQP penerbangan JT 610 rute Jakarta – Pangkalpinang yang dipimpin Kabateck LLP menegaskan bahwa para korban harus tetap mendapatkan hak asuransi Rp 1,25 miliar sesuai aturan yang berlaku di Indonesia, meskipun mereka menggugat The Boeing Company, produsen pesawat terbang Boeing 737 Max 8 di Amerika Serikat.

Tim Kabateck baru-baru ini memperoleh dokumen yang harus ditandatangani oleh ahli waris untuk melepaskan dan tidak melakukan gugatan kepada Boeing dan pihak-pihak terkait jika ingin mendapatkan dana asuransi tersebut.

“Jika dokumen pelepasan ahli waris tersebut adalah benar dan asli, kami yakin bahwa terdapat upaya yang tidak pantas dan ilegal untuk memaksa keluarga korban Lion Air JT 610 menyerahkan haknya. Kami selalu percaya bahwa Boeing bertanggungjawab atas tragedi ini dan harus memikul tanggungjawab tersebut,” kata Brian S. Kabateck, pendiri Kabateck LLP, Selasa (18/12).

Kabateck selama ini dikenal sebagai advokat terkemuka di Amerika Serikat dan sering memberikan analisis kritis di berbagai media internasional.

Para advokat yang mewakili para keluarga korban tragedi Lion Air menggugat Boeing atas kelalaian yang mengakibatkan kematian (wrongful death). Gugatan ini diajukan di Cook County, negara bagian Illinois, Amerika Serikat lokasi kantor pusat produsen pesawat terbang tersebut.

Gugatan diajukan setelah 189 orang kehilangan nyawa dalam kecelakaan yang membuat pesawat terjun bebas akibat kesalahan sistem anti-stall dan maneuvering characteristics augmentation system (MCAS), serta kelemahan petunjuk penerbangan dan prosedur operasional Boeing. Saat ini, Pesawat Boeing 737 MAX 8, generasi terbaru dari jajaran pesawat seri 737 buatan Boeing tengah diperiksa.

Di Amerika Serikat, kolaborasi tim hukum para penggugat terdiri Brian S. Kabateck, Christopher Noyes, Shant Karnikian dan Brian Hong dari Kabateck LLP dengan kantor advokat asal Amerika lainnya, yaitu Steven Hart dan John Marrese dari firma asal Chicago, Hart, McLaughlin & Eldridge serta Sanjiv Singh dari firma hukum asal San Mateo, CA, SNS PLC.

Kabateck juga menggandeng Kantor Advokat Kailimang & Ponto di Indonesia untuk memastikan seluruh keluarga korban mendapatkan perlindungan hukum dan menerima pembayaran asuransi sesuai aturan hukum di Tanah Air, meskipun proses gugatan di Amerika Serikat sedang berjalan.

“Kami sudah bergabung dalam koalisi advokat termasuk tim Indonesia di bawah Kantor Advokat Kailimang & Ponto untuk melindungi keluarga korban. Kami akan memastikan bahwa pihak keluarga seharusnya dapat bergabung mengajukan gugatan di Amerika Serikat melawan Boeing dengan tetap menerima pembayaran asuransi dari agen Lion Air,” tegas Kabateck.

Kantor Advokat Kailimang & Ponto saat ini secara langsung mendampingi keluarga para korban untuk memastikan mereka dapat menggugat Boeing dan mendapatkan pembayaran asuransi secara bersamaan.

“Kami selalu siaga bersama dengan tim Amerika Serikat untuk memastikan hak keluarga di Indonesia terlindungi dan tidak dirugikan akibat kondisi ini. Kami juga akan memastikan bahwa setiap keluarga yang bergabung dalam gugatan ke Boeing akan mendapatkan pembelaan guna melindungi hak-hak mereka untuk mendapatkan ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” pungkas Harry Ponto, pendiri Kantor Advokat Kailimang & Ponto.

Pasal 3 poin a Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77/2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara menyebutkan penumpang yang meninggal dunia di dalam pesawat udara akibat kecelakaan pesawat udara diberikan ganti rugi sebesar Rp1,25 miliar. Kondisi ini dipertegas dengan Pasal 23 yang menyatakan besaran kerugian juga tidak menutup kesempatan penumpang, ahli waris, penerima kargo, atau pihak ketiga menuntut ke pengadilan. (*)

Ikuti kami di
Add Friend
Penulis: Hendra Gunawan
  Loading comments...

Baca Juga

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas