Namun demikian dirimya tidak memungkiri bahwa sebagai bangsa,  kita punya kelemahan yang agak krusial, pertama,  trust (rasa saling pecaaya) sesama anak bangsa, selalu mudah curiga, apalagi kalau dibawa ke faktor SARA, kedua yaitu kepedulian (care) dan ketiga, kurang punya etika publik (hak dan kewajiban sebagai warga negara),.

“Politik identitas. SARA ini harus dilawan, biasanya dia yang suka kompor-komporin  untuk saling tidak percaya antara sesama anak bangsa. Kesadaran bahwa aspek kehipuan publik itu penting untuk dijaga. Tiga kelemahan ini yang harus diatasi, supaya semangat bela bangsa bisa diletakkan dalam tiga aspek ini,” tuturnya.

Menurutnya pemerintah juga diminta untuk terus menyegarkan kesadaran ingatan sejarah kepada seluruh komponen masyarakat dan bangsa mengenai betapa susahnya menegakan republik yang “imagined community” ini pada awalnya.

Pemerintah harus terus menghimbau agar empat konsensus dasar itu jangan dipertanyakan lagi di mana ke-Indonesian itu harus terus dijaga dan dipupuk. Agar bangsa ini tidak terpecah belah.

“Pemerintah barus memberikan peran lebih banyak kepada generasi milineal untuk turut menjadi agen sosialisasi pentingnya menghayati sejarah iondonesia, agen untuk mengejawantahkan pancasila dengan semangat kekinian,” ucapnya.

Untuk itu dirinya meminta kepada seluruh sektor pendidikan, birokrasi, elemen-elemen sipil society (pers, kampus, ormas,) harus satu kata soal empat konsensus dasar tersebut. Dan pemerintah harus menjadi fasilitator kepada elemen-elemen masyasakat tersebut jika ada ide-ide kongkrit dalam menumbuhkan semangat Bela negara.

“Pemerintah tidak perlu memonopoli soal bela negara ini. Berikan saja rambu-rambunya seperti soal sejarah, empat konsensus, mana yang boleh mana yang tidak. Mengenai bentuk kegitan, metode dan cara-cara bela negara serahkan saja ke elemen-elemen  masyarakat tadi. Bangkitkan dan dorong kreativitas masing-masing supaya masyarakat kita ini memiliki rasa cinta terhadap bangsanya dan terbentengi dari hal-hal negative,” ujarya.