TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Eksekutif Indonesia Public Institute (IPI) Karyono Wibowo memaparkan bahwa setidaknya ada 2 alasan utama mengapa terjadi gerakan 1998 yang menumbangkan Presiden Soeharto.

Alasan pertama, adalah terjadinya praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Masalah KKN selama pemerintahan Soeharto dianggap sebagai salah satu pemicunya.

"Yang kedua adalah terjadinya praktik penyelenggaraan negara secara otoriter. Saya kira itulah yang menyebabkan lengsernya Soeharto pada tahun 1998 itu," ujar Karyono, dalam diskusi bertajuk 'Soeharto: Bapak Pembangunan atau Guru Korupsi?' di kantor KMI, Jakarta Pusat, Senin (24/12/2018).

Menurutnya, dalam hal praktik KKN sudah demikian gamblang dan tertera dalam TAP MPR RI Nomor XI tahun 1998 tentang Penyelennggara Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, Nepotisme. 

Baca: Hamdani, Napi Pembunuh Istri yang Kabur dari Lapas Banda Aceh Tewas Diduga Dikeroyok

Dalam konsideran atau menimbang huruf "D" TAP MPR RI Nomor XI Tahun 1998 denggan jelas diterangkan bahwa  dalam penyelenggaraan negara telah terjadi praktek-praktek usaha yang lebih menguntungkan sekelompok tertentu yang menyuburkan korupsi, kolusi, dan nepotisme, yang melibatkan para pejabat negara dengan para pengusaha sehingga merusak sendi-sendi penyelenggaraan negara dalam berbagai aspek kehidupan nasional. 

"Hal penting yang harus kita ingat adalah lahirnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan amanat dari TAP MPR RI Nomor XI tahun 1998 dan untuk mengadili praktik KKN," kata dia. 

Disinggung untuk mengadili siapa, Karyono menyebut tentu bagi Soeharto dan kroni-kroninya.