Laporan Wartawan Tribunnews.com, Rina Ayu

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU) mengungkapkan kekhawatiran jika Rancangan Undang-undang (RUU) Pesantren dan Lembaga Pendidikan Keagamaan tidak selesai tahun ini.

Ketua Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siradj, mengatakan, ada ketakutan tertentu jika rezim baru menggantikan Jokowi.

Ia menilai, masa pemerintahan Jokowi dan Jusuf Kalla sangat positif pada perkembangan pesantren di Indonesia.

Baca: Minim Penumpang, Wings Air Akhirnya Tak Lagi Terbang Setiap Hari ke Sumenep

“Kalau sekarang Pak Jokowi-JK sangat positif pada pesantren. Kalau nanti kapan rezimnya beda kemudian tidak senang pesantren, intervensi jadi terlalu jauh. Jangan sampai,” ujar Said Aqil saat ditemui di kantor Wapres RI, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Kamis (10/1/2019).

Ia mengatakan selama ini Pesantren merupakan lembaga pendidikan yang independen, berbeda dengan sekolah umum lain, contohnya dari segi pembiayaan.

Sehingga Said berharap dengan adanya aturan baru itu, pesantren dapat setara dengan sekolah umum lainnya.

Baca: Mucikari Beberkan Vanessa Angel lah yang Minta Tolong di Kasus Prostitusi Online

“Anggaran nanti juga harus diperhatikan, kan tidak mungkin sekaligus merata. Jangan sampai ada yang dapat ada yang enggak karena nanti menimbulkan konflik,” katanya.

Nantinya, pembahasan lanjutan RUU Pesantren juga akan dibahas dalam pertemuan musyawarah nasional alim ulama NU di Jawa Barat pada akhir Februari mendatang.

Baca: Muncikari Prostitusi Artis Dapat Komisi 15%, Saat Tawarkan Vanessa Angel Komisinya Sampai Rp 12 Juta

Acara itu rencananya dibuka langsung oleh Presiden Joko Widodo dan ditutup Wakil Presiden Jusuf Kalla.