TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Gerakan koperasi Indonesia memberikan dukungan kepada  Joko Widodo untuk melanjutkan periode kedua kepemimpinannya sebagai Presiden Republik Indonesia.

Dekopin menilai Jokowi adalah sosok presiden yang memiliki visi yang jelas dan komitmen kuat untuk mewujutkan cita-cita Kemerdekaan berdasarkan Ideologi dan Dasar Negara Pancasila serta Konstitusi UUD 1945.

Di mata gerakan koperasi, Jokowi adalah sosok presiden pekerja ideologi dan konstitusi yang berani, tegas, dan konsisten memperjuangkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Meski kerap menghadapi berbagai ‘perlawanan’ dari dalam maupun dari luar, Jokowi tak gentar sedikit pun untuk melakukan berbagai gebrakan seperti pemberantasan mafia migas dan ilegal fishing, pencabutan subsidi BBM untuk pembangunan infrastruktur fisik dan sosial.

Kemudian melakukan reformasi pajak, reforma agraria, memodernisasi daerah perbatasan, dan menaikkan dana desa hingga 400% dari tahun 2015 hingga 2019, kebijakan BBM ‘satu harga’, tol laut, dan masih banyak lagi.

 “Kebijakan-kebijakan Presiden Jokowi selama ini juga sangat nyata berhasil mendorong kemajuan koperasi. Jadi wajar kalau gerakan koperasi mendukung beliau melanjutkan kepemimpinannya hingga dua periode,” ungkap Ketua Umum Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin), Nurdin Halid di Jakarta, Jumat (11/1/2019).

Baca: Kabar Bahagia, Bobotoh Bakal Miliki Saham Persib Bandung Lewat Koperasi

Nurdin Halid menyampaikan itu sebelum memimpin delegasi gerakan koperasi beraudiensi dengan Presiden Jokowi di Istana Negara, Senin (7/1/2019).

Delegasi gerakan koperasi meliputi pimpinan paripurna Dekopin, induk-induk koperasi, dan ketua-ketua Dekopinwil dari seluruh Indonesia. Presiden Jokowi didampingi Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Staf Ahli Presiden Presiden RI Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Prof. Dr. Ahmad Erani Yustika.

Dalam audiensi itu, Nurdin Halid menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada Presiden Jokowi atas kebijakannya di berbagai bidang sehingga Indonesia mampu bertumbuh dan berkembang stabil di tengah dinamika sosial ekonomi dan politik dalam negeri maupun arus globalisasi yang diwarnai kelesuan ekonomi global dan perang dagang Amerika Serikat – Cina.

"Salah satu kebijakan yang terlihat sangat jelas dan nyata rakyat ialah pembangunan infrastruktur yang massif di seluruh Indonesia," kata Nurdin.

Khusus yang terkait perkoperasian, beberapa kebijakan nyata Jokowi antara lain penurunan pajak penghasilan (PPh) final bagi koperasi dan UKM dari 1% menjadi 0,5%, memberikan suku bunga KUR 7% kepada koperasi dan UKM.

Kemudian reformasi total kelembagaan dan bisnis koperasi sehingga mampu meningkatkan produktivitas dan daya saing koperasi, mendorong konglomerasi koperasi melalui kemitraan antara usaha besar dengan koperasi yang telah berjalan pada tahun 2017.

 Organisasi gerakan koperasi Indonesia terdiri dari Dekopin Pusat, 34 Dekopin Wilayah (propinsi), 512 Dekopinda (Kabupaten dan kota), sekitar 40 induk koperasi (nasional), dan ratusan pusat koperasi di tingkat propinsi.

Sedangkan jumlah badan usaha koperasi berbadan hukum sebanyak 153 ribu unit dengan anggota terdaftar sebanyak 26 juta orang. Jumlah anggota yang dilayani koperasi mencapai 40 juta orang.