Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Di Persidangan Kasus Meikarta, Bupati Bekasi Sebut Nama Mendagri Tjahjo Kumolo, Ini Tanggapan KPK

Neneng mengatakan, Tjahjo meminta agar dirinya membantu perizinan megaproyek Meikarta.

Editor: Hasanudin Aco
zoom-in Di Persidangan Kasus Meikarta, Bupati Bekasi Sebut Nama Mendagri Tjahjo Kumolo, Ini Tanggapan KPK
TRIBUNNEWS/HERUDIN
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo berbicara kepada wartawan pada konferensi pers laporan akhir tahun, di kantor Kemendagri Jakarta, Rabu (26/12/2018). Mendagri pada kesempatan tersebut menegaskan semua e-KTP yang rusak atau invalid harus dimusnahkan akhir tahun 2018 atau sebelum tahun baru. Hal itu bertujuan agar tidak ada lagi peristiwa tercecernya maupun penjualan e-KTP palsu. TRIBUNNEWS/HERUDIN 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah mengatakan, KPK akan mencermati keterangan Bupati Bekasi Neneng Hassanah Yasin dalam persidangan kasus dugaan suap terkait perizinan proyek Meikarta di Kabupaten Bekasi.

Dalam persidangan pada hari ini, Senin (14/1/2019), di Pengadilan Tipikor Bandung, Neneng menyebut nama Menteri Dalam Negeri ( Mendagri) Tjahjo Kumolo saat menjawab pertanyaan jaksa KPK perihal rapat pembahasan Izin Pemanfaatan Penggunaan Tanah (IPPT) terkait proyek Meikarta seluas 84,6 hektar.

Neneng mengatakan, Tjahjo meminta agar dirinya membantu perizinan megaproyek Meikarta.

"Tentu kami mencermati terlebih dahulu fakta-fakta di persidangan tersebut dan juga melihat fakta yang terkait lain di tahap penyidikan yang sekarang juga sedang berjalan karena sebelumnya kami kan sudah melakukan pemeriksaan terhadap Dirjen Otda," kata Febri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin.

Baca: Jadi Saksi Suap Meikarta, Eks Bupati Bekasi, Neneng Hasanah Sebut Nama Mendagri Tjahjo Kumolo

Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Otda) Kemendagri Soni Sumarsono sebelumnya telah memenuhi panggilan pemeriksaan sebagai saksi di KPK, Kamis (10/1/2019).

Saat diperiksa penyidik, Soni disinggung soal rapat yang dilakukannya bersama perwakilan PT Lippo Cikarang, pejabat Badan Pertanahan Nasional, perwakilan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Neneng beserta stafnya.

Dalam surat dakwaan Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro, disebutkan bahwa rapat tersebut membahas perizinan Meikarta.

Berita Rekomendasi

Dari pertemuan tersebut menghasilkan keputusan bahwa harus ada rekomendasi dari Gubernur Jawa Barat terkait izin proyek Meikarta.

"Pemeriksaan terhadap Dirjen Otonomi Daerah untuk mengonfirmasi satu hal yang kami pandang perlu dipastikan dalam proses pemeriksaan terkait dengan rapat yang diduga diinisiasi oleh pihak Kementerian Dalam Negeri terkait dengan perizinan Meikarta," kata Febri.

Saat memeriksa Soni, KPK mendalami polemik perbedaan kewenangan Pemprov Jawa Barat dan Pemkab Bekasi terkait izin Meikarta. Polemik itu mendorong digelar pertemuan tersebut.

"Apakah di sana ada arahan yang bertentangan dengan aturan hukum atau arahan agar persoalan diselesaikan secara hukum tentu saja nanti kita perlu lihat materi-materi yang berkembang baik di proses penyidikan ataupun fakta di persidangan nanti," ujar dia.

Febri mengatakan, KPK juga belum memutuskan apakah perlu memanggil Tjahjo dalam pemeriksaan kasus ini.

"Kami perlu pelajari terlebih dahulu, mempelajari dalam artian apakah untuk proses penyidikan perlu permintaan keterangan yang lebih lanjut atau cukup setelah kami memeriksa Dirjen Otda," kata Febri.

Dalam persidangan Senin tadi, Neneng mengatakan, pada waktu itu dia menghadiri rapat dengan Deddy Mizwar yang masih menjabat sebagai Wakil Gubernur Jawa Barat.

Halaman
12
Sumber: Kompas.com
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas