Laporan Wartawan Tribunnews.com, Gita Irawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjen PAS) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Sri Puguh Budi Utami mengatakan mengajukan izin kepada Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly agar debat kandidat Capres-Cawapres 2019 dilakukan lapas dan rutan di Indonesia.

Alasannya, untuk memberikan pendidikan politik bagi para pemilih warga binaan Lembaga Pemasyarakatan.

"Nanti akan kami laporkan kepada pimpinan apakah kesempatan seperti ini akan diizinkan atau tidak. Ini karena terkait kemanan dan ketertiban lapas dan rutan. Tapi untuk pendidikan politik alasan kami akan lapor ke Pak Menteri," kata Utami usai menghadiri acara perekaman KTP-el di Lapas Narkotika, Klas II A Jakarta, Cipinang, Jakarta Timur pada Kamis (17/1/2019).

Dia mengatakan, untuk keperluan tersebut perlu juga mempertimbangkan keamanan, ketertiban, serta ketersediaan penjaga yang ada.

"Kita akan melihat waktu. Kan ada hak-hak yang diberikan dengan persyaratan. Misalnya, ini nanti waktu mereka harus masuk kamar seperti apa. Ya kalau nanti teman-teman Kepala UPT nanti siap keamanan ketertiban bisa terjaga, nanti mungkin kita akan berikan kesempatan," kata dia.

Baca: Penguatan IHSG Diproyeksi Berlanjut Hari Ini ke Level 6,542

Sebelumnya, Ditjen PAS memfasilitasi rekam cetak Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el), khususnya bagi Warga Binaan Pemasyarakakan (WBP) yang belum memilikinya.

Acara yang dipusatkan di Lapas Kelas IIA Narkotika Jakarta bertema “Rekam Cetak KTP-el Serentak di Lapas/Rutan, Sukseskan Pemilu 2019”.

Kegiatan ini dilakukan pada 17 sampai 19 Januari 2019 sebagai gerakan nasional di lapas dan rutan seluruh Indonesia serta dapat disaksikan secara relay melalui aplikasi zoom.

Rangkaian acara tersebut terdiri dari penjelasan dan simulasi perekaman KTP-el bagi WBP, dilanjutkan dengan penyerahan secara simbolis KTP-el kepada WBP, serta peninjauan hasil karya WBP.