TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Belakangan ini viral di platform media sosial, acara kunjungan kerja Presiden Jokowi ke Kabuoaten Garut, Jawa Barat, disebut-sebut dibiayai oleh PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

Hal itu terlihat dari foto yang beredar di media sosial, seperti caping berlabel logo Bank BNI yang dikenakan petani yang bertemu Jokowi di area persawahan Garut.

Sempat beredar pula screenshot percakapan tentang acara tersebut di grup Whatsapp. 

Merespon hal tersebut, Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PPMD Kemendes PDTT), Taufik Madjid menyatakan kabar tersebut tidak benar.

Dia membantah tudingan yang mengatakan acara kunjungan kerja Presiden Joko Widodo di Garut Kamis (19/1/2019) kemarin itu dibiayai oleh Bank BNI.

Baca: Rumor Transfer Terbaru Persib Bandung: Kans Striker Naturalisasi Merapat, Bek Asal Jepang Dikaitkan

Taufik mengatakan, kegiatan yang juga dihadiri oleh sejumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) tersebut tidak menggunakan anggaran non prosedural.

"Untuk budget (biaya) konsumsi, uang saku, dan transportasi, kita pakai anggaran dari program sosialisasi. Karena kegiatannya memang bertujuan untuk mensosialisasikan dana desa, yang saat itu dihadiri oleh Presiden Joko Widodo," ujarnya, Minggu (20/1/2019).

Bagaimana dengan kunker Presiden Jokowi ke Garut dan BNI?

Taufik menyatakan, berdasarkan Nota Kesepahaman (MoU) antara Kemendes PDTT dan PT BNI Tbk yang telah ditanda tangani di Jakarta pada tanggal 19 April 2018 lalu, kedua pihakny menyatakan komitmennya bekerjasama mengembangkan BUMDes.

"Dalam hal ini, Kemendes PDTT memfasilitasi BNI untuk menjadi mitra BUMDes," kata Taufik.

Baca: Penampilan Pesawat Aerobatic dan Sky Diving Akan Meriah Pesta Rakyat Bikers Jakarta Minggu Depan

"Kalaupun ada fasilitas dari BNI, itu lebih kepada menghadirkan mitra BNI itu tadi, yaitu para BUMDes-BUMDes. Di sisi lain, kita membantu BNI untuk mensosialisasikan program-program BNI seperti KUR dan bantuan-bantuan permodalan untuk BUMDes, juga untuk program BUMDes Binaan. Jadi sebenarnya, ini adalah kerjasama yang seimbang," ujar dia.

Taufik mengklaim, hampir di setiap kegiatan yang diselenggarakan Kemendes PDTT juga dihadiri oleh BNI dan beberapa mitra Kemendes PDTT lainnya, terutama kegiatan yang berkaitan dengan BUMDes.

Baca: Di Pesta Rakyat Bikers Jakarta, Anak Elang Akan Tampilkan Debut Motor Harley Davidson Terbaru

"Kemendes PDTT dan BNI memiliki azas saling membutuhkan dalam mengembangkan BUMDes," kata dia.

"Kita tentu ingin BUMDes-BUMDes berkembang dan maju agar ekonomi perdesaan semakin meningkat, dan desa bisa hidup mandiri. Di sisi lain, kalau BUMDes-nya besar, maju, sukses, ini juga menguntungkan BNI karena ada KUR. Di sisi lain lagi, KUR juga dibutuhkan BUMDes sebagai injeksi," ujarnya.

Dia mengatakan, Kemendes PDTT juga telah memfasilitasi BNI untuk menjadi Agen 46 di BUMDes-BUMDes. Dengan adanya Agen 46 ini, BNI tidak perlu mengeluarkan biaya besar untuk membangun kantor di desa-desa.

"Jadi, kalau di setiap acara yang kita selenggarakan ada BNI, itu karena memang kita sudah melakukan MoU bukan meminta fasilitas untuk membiaya," ujar Taufik.