Laporan Wartawan Tribunnews.com, Gita Irawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kuasa Hukum terpidana kasus pendanaan pelatihan teroris di Aceh tahun 2011 Abu Bakar Baasyir, Mahendradatta menanggapi polemik terkait penolakan kliennya menandatangani dokumen kesetiaan terhadap Pancasila.

Ia mengatakan, satu di antara alasan kliennya tersebut tidak mau menandatangani dokumen tersebut karena berada satu rangkap dengan dokumen pernyataan pengakuan bersalah telah melakukan tindak pidana terorisme.

Baca: Terbukti Jadi Tenaga Ahli Partai Gerindra di DPR, Komisioner KPU Tangsel Terancam Dipecat

Hal itu disampaikannya di kantor hukum Mahendradatta, Cipete, Jakarta Selatan, Senin (21/1/2019).

"Ini saya kasih tahu, bahwa surat itu ada isinya satu rangkap sekaligus. Pertama mengakui dirinya bersalah, kedua menyesali dan berjanji untuk tidak melakukan itu lagi. Baru soal sumpah setia Pancasila dan NKRI-nya. Itu satu kesatuan," kata Mahendradatta.

Ia mengatakan sampai kapan pun kliennya tidak akan mau mengakui kesalahannya karena yakin tidak bersalah.

Baca: Masih Mulus, Trail Tua Langka Honda XR Baja, Umurnya 22 Tahun Lebih

"Mana mungkin beliau mau tandatangan. Dari judul yang pertama aja harus insyaf mengakui kesalahan ya nggak mau," kata Mahendradatta.

Ia mengatakan, dalam kasus tersebut kliennya mengaku tidak tahu bahwa sumbangan yang diberikannya ternyata digunakan untuk pelatihan teror dan bukan digunakan untuk pelatihan pasukan yang ingin dikirim ke Palestina untuk membantu warga Palestina.

Baca: Najwa Shihab Kandidat Moderator Debat Pilpres 2019, Sudjiwo Tedjo: Ia Terkesan ke Salah Satu Capres

"Sudah berulang kali disampaikan kalau beliau (Abu Bakar Baasyir) tidak tahu bahwa itu pelatihan militer. Yang beliau tahu adalah pelatihan kesiapan untuk mujahid yang ingin berangkat ke Palestina. Cuma itu aja. Kemudian latihan-latihan lainnya yang bersifat sosial seperti palang merah dan lain sebagainya. Itu pengertian ustaz (Abu Bakar Baasyir)," kata Mahendradatta.