Laporan Wartawan Tribunnews.com Theresia Felisiani

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -  Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV Bidang Komunikasi Politik dan Diseminasi Informasi Kantor Staf Presiden, Ali Mochtar Ngabalin angkat bicara soal aksi borong sabun cuci yang dialakukan Presiden Jokowi dengan nilai Rp 2 miliar.

Ngabalin mengaku heran dengan pihak-pihak yang mempermasalahkan sumber uang untuk membeli sabun bahkan hingga menyerang pribadi Presiden Jokowi.

Baca: KPU Beri Kesempatan Bagi Calon Pemilih Pindah Lokasi Mencoblos, Begini Prosedurnya

"Bilang pada siapa saja yang ngomong deh. Masa sih presiden gak punya uang sampai Rp 2 miliar? Ah kayak kita gak tahu aja kelakuan DPR. Kan saya pernah di DPR," ungkap ‎Ngabalin, Selasa (22/1/2019) di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.

Ngabalin menjelaskan sikap Jokowi memborong sabun merupakan bentuk dorongan kepada Eli Liawati, satu kelompok usaha di Garut yang tergabung dalam Kelompok Usaha Bersama padawangi binaan Program Keluarga ‎Harapan (KUBE PHK).

Baca: Politikus PDIP Nilai Wajar Protes Australia Terkait Rencana Pembebasan Abu Bakar Baasyir

"‎Itukan yang dimaksud agar bisa memberikan dorongan kepada ibu-ibu yang tergabung dalam keluarga KUBE. Karena ibu itu ternyata mendapat cara membuat sabun dari browsing. Masa sih dengan cara begitu presiden memberikan motivasi jualan kok ujungnya nyerang pribadi," tutur Ngabalin.

Kembali Ngabalin menegaskan uang Rp 2 miliar untuk memborong sabun adalah uang pribadi ‎Presiden Jokowi.

Dia bahkan berani memastikan itu murni uang pribadi sang mantan Wali Kota Solo.

Baca: Polisi Periksa Wakil Bendahara Umum PSSI dan Joko Driyono Kamis Ini

"Nggak banyak itu Rp 2 miliar.‎ InsyaAllah saya pastikan dana sebesar itu pasti presiden memiliki dana pribadi," tambahnya.

Diketahui sebelumnya Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengkritik dan meminta Jokowi menjelaskan uang yang digunakan untuk memborong 100 ribuu botol sabun cuci saat berkunjung ke Garut pada Sabtu (19/1/2019).

"Yang penting pertanggungjawaban uangnya saja karena pejabat negara kan uangnya harus dipertanggungjawabkan, pajaknya dari mana, sumber uangnya dari mana," tegas Fahri di Gedung Parlemen.

Jokowi masih menurut Fahri harus mengumumkan apakah uang tersebut menggunakan kas negara atau bagian dari alokasi anggaran tim kampanye ppemenanganannya sebagai calon presiden nomor urut 01.