TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Pernyataan Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siradj saat menghadiri Harlah Muslimat NU ke-73, Minggu lalu, memicu pro dan kontra.

Wakil Presiden Jusuf Kalla pun angkat bicara.

JK yang ditemui di kantornya, mengatakan, Said Aqil harus melakukan klarifikasi atas pernyataannya itu.

JK mengkhawatirkan, jika tak dilakukan klarifikasi segera, maka akan menimbulkan salah kaprah lanjutan.

"Ya (khawatir). Tentu harus diklarifikasi. Saya yakin beliau (Said Aqil) arif untuk mengklarifikasi bahwa dalam hukum agama tidak terbatas hanya dari NU contohnya, tapi yg lain juga," ujar JK di kantor wapres, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (29/1/2019).

Dirinya menyayangkan, pernyataan tersebut, dan menegaskan siapa saja selama memiliki kemampuan yang baik, tentu dapat menjadi Imam masjid, KUA, dan Khatib, tanpa perlu memandang organisasi.

"Jadi ya kurang tepat kalau dilakukan dalam skala organisasi, tapi siapa yang mampu, seperti halnya bagus, apa, siapa sajalah, begitu kan. Begitu juga untuk jabatan lainnya, harus ada kompetensinya," tegasnya

"Jadi kalau disebut bahwa imam yang punya kompeten ya silakan, tapi tidak dalam garis organisasi-organisasu apapun. Di indonesia kan begitu banyak organisasi dan organisasi yang anggota itu tentu memiliki kemampuan yang baik," lanjut Wapres.

Baca: Amien Rais Sebut Mafia Jadi Penguasa Sejati di Indonesia

Seperti dikutip dari laman nu.or.id, ketika Saiq Aqil menyinggung posisi NU di tengah-tengah masyarakat.

Said Aqil mengatakan NU harus berperan dan mendominasi di semua bidang agama.

“Imam masjid, khatib-khatib, KUA-KUA, Menteri Agama, harus dari NU. Kalau dipegang selain NU, [nanti dianggap] salah semua; nanti banyak [tuduhan] bidah kalau selain NU. Ini bidah nanti. Tari-tari sufi [dituduh] bidah nanti,” ujar Said Aqil, saat menghadiri kegiatan di Gelora Bung Karno, Minggu 27 Januari 2019 lalu,