"Partai NasDem lahir untuk mengoreksi sistem yang tidak sesuai dengan cita-cita redivasi. Makanya, NasDem ingin mengambil bagian untuk memperbaiki," ujar Johnny.

Tentu, sambung dia lagi, untuk membersihkan politik Indonesia bebas dari korupsi membutuhkan pemimpin yang bersih dan berintegritas juga. Nah, untuk bersih dari korupsi harus bersih dulu figurnya.

"Setidaknya caleg tidak ada beban finansial yang harus dipertanggungjawabkan atau dibayar kembali," katanya.

Menurut indivasi yang diperoleh, terang Johnny, biaya politik para caleg maupun kepala daerah itu setengahnya untuk membiayai atau membayar mahar politik.

Ketika NasDem sudah membebaskan maharnya, berarti 100 persen dana yang dimiliki untuk pemenangannya di daerah.

Baca: Kisah Bocah Pemulung Asal Pangkalpinang, Putus Sekolah dan Bantu Kakeknya yang Stroke

Setidaknya, ketika terpilih menjadi anggota dewan tidak sibuk untuk mencari pengganti 50 persen yang dibayarkan untuk mahar ke partai.

"Harapan mencegah agar caleg dan anggota yang terpilih tidak melakukan korupsi," tambah Johnny.

Kebijakan NasDem tidak berhenti pada tahap proses pencalonan caleg saja, pada saat terpilih sebagai anggota dewan juga tidak memotong gaji untuk membiayai partai.

"NasDem juga tidak akan mengambil uang kepada caleg yang terpilih dan duduk di parlemen. Tidak ada pungutan uang atau potong gaji untuk membiayai partai," tegasnya.