TRIBUNNEWS.COM - Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) meningkat di tahun 2019.

Dana yang bersumber dari APBN untuk kabupaten/kota ini meningkat dari Rp2,2 triliun tahun lalu menjadi Rp2,59 triliun di tahun ini.

Sebagian besar dana ini difokuskan untuk penanggulangan masalah gizi kronik atau stunting di 160 kabupaten dan kota.

Sekretaris Utama BKKBN, Nofrijal, mengatakan, anggaran BKKBN di tahun ini mengalami penurunan sebesar Rp1,7 triliun atau dari Rp5,4 triliun di tahun 2018 menjadi Rp3,79 triliun pada tahun ini.

Menurut Nofrijal, pihaknya tidak pesimis karena DAK untuk mempercepat pencapaian program BKKBN di daerah meningkat.

Nofrijal mengatakan sebesar Rp7,8 miliar dari DAK tahun 2019 tersebut akan difokuskan untuk penurunan kasus balita stunting di sekitar 160 kabupaten/kota.

"Melihat bahwa dalam 10 tahun terakhir stunting tidak mengalami penurunan, maka Presiden meminta bagaimana caranya untuk menanggulanginya."

"BKKBN terlibat di dalamnya, terutama dari sisi pengasuhan dan pemberdayaan orang tua," kata Nofrijal.

Menurut Nofrijal, target penurunan stunting di tahun lalu menyasar 1000 desa di 100 kabupaten/kota.

Di 2019 ini diperluas ke 160 kabupaten/kota. Tugas BKKBN dalam penurunan balita stunting ini lebih kepada pengasuhan keluarga.

BKKBN membuat program peningkatan keterampilan orang tua dalam mengasuh anaknya, terutama mengampanyekan pendewasaan usia kawin.

Juga mengedukasi masyarakat terutama perempuan untuk perencanaan kehamilan terutama menghindari "4T", yaitu hamil terlalu muda, terlalu tua, terlalu banyak, dan terlalu dekat.

Empat terlalu ini yang menjadi penyebab utama anak stunting di Indonesia masih tinggi.

"Penyebab utama stunting masih tinggi karena ketidaktahuan. Terutama ibu hamil dan bersalin tentang pentingnya gizi untuk anak-anaknya."