TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mantan KSAU dan Pengamat Penerbangan Marsekal TNI (Purn) Chappy Hakim menilai masalah bagasi berbayar bukanlah masalah lima tahunan namun satu di antara puncak masalah-masalah penerbangan di Indonesia.

Menurutnya masalah lain yang juga ada dalan dunia penerbangan antara lain pilot yang menggunakan narkoba dan klaim adanya kelebihan dan kekurangan jumlah pilot.

Terkait hal itu, akar masalahnya adalah sejak dulu pemerintah tidak memiliki rencana strategis terhadap perhubungan udara, tidak melihat perhubungan udara sebagai sebuah sistem, dan tidak pada posisi yang mengatur semua hal dalam perhubungan udara.

"Kita tidak punya strategic planning, tidak melihat perhubungan udara sebagai sebuah sistem dan pemerintah tidak pada satu posisi yang mengatur ini semua. Kita tidak bisa melihat masalah ini per lima tahunan, sorry to say. Dia adalah long term srategic vision," kata Chappy dalam sebuah diskusi di Menteng Jakarta Pusat pada Sabtu (9/2/2019).

Menurutnya, satu di antara banyak hal yang menjadi penyebab dari semua masalah yang ada di perhubungan udara adalah banyaknya jumlah pesawat bermuatan besar yang diimpor ke Indonesia dinawal-awal masa dunia perhubungan udara dimulai.

Padahal menurutnya, infrastruktur Indonesia pada saat itu tidak mampu memfasilitasi pesawat besar misalnya Boeing 737 atau Airbus kelas 230.

Baca: Putri Pendiri PKS Ungkap Cerita Ayahnya Gabung PDIP: Lebih Baik Berdakwah di Kandang Banteng

"Sudah terlanjur ada boeing 737 kita pontang-panting membesarkan infrastruktur yang belum bisa untuk boeing 737. Begitu juga dengan SDM. Jadi kemajuan yang kita nikmati sekarang hanya pertumbuhan penumpang pertahun yang kita kagumi luar biasa, yang kita banggakan luar biasa. Tapi hanya pertumbuhan penumpang. Tapi SDM dan infrastruktur ketinggalan," kata Chappy.

Selain itu ia juga melihat bagasi berbayar merupakan masalah lintas sektor baik itu dari sektir pemerintah, pengusaha, dan konsumen.

Dewan itu menurutnya, berfungsi untuk memberikan masukan-masukan jika ada masalah lintas sektor atau polemik di masyarakat.

Namun menurutnya, sekarang tidak ada lagi Dewan Penerbangan Nasional yang bisa menjembatani kepentingan tersebut karena dianggap tidak efisien.

Baca: Sebelum Tewas Tergantung di Jendela, PR Bocah 2,5 Tahun Sudah Tiga Kali Kepergok Hendak Lompat

Untuk itu ia mengusulkan diadakannya kembali Dewan Penerbangan Nasional untuk menjembatani kepentingan-kepentingan.

Ia juga menyarankan agar semua pemangku kepentingan di dunia perhubungan udara untuk turun bersama mengatasi masalah yang sifatnya fundamental tersebut.

Itu karena menurutnya tidak mungkin mengandalkan hanya dari pihak pemerintah untuk menyelesaikan masalah fundamental tersebut.

"Tidak mungkin kita serahkan menunggu kepada Kementerian Perhubungan yang saat ini kelihatannya hanya muncul sebagai bagasi berbayar," kata Chappy.