Bagasi Berbayar, Pakar Ekonomi Industri UI: Pemerintah Harus Netral
Namun ia menilai, pemerintah sebagai pembuat aturan tidak boleh mengambil keputusan bisnis.
Penulis: Gita Irawan
Editor: Johnson Simanjuntak
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Guru Besar Ekonomi Industri di FEB UI Ine Ruky menilai peran pemerintah sangat penting dalam mengatasi kebijakan bagasi berbayar yang diajukan oleh maskapai-maskapai low cost carrier (LCC).
Ia pun sepakat dengan pendapat yang nengatakan pemerintah harus hadir dalam masalah tersebut.
Namun ia menilai, pemerintah sebagai pembuat aturan tidak boleh mengambil keputusan bisnis.
Dalam hal ini, ia menilai pemerintah harus bersikap netral terhadap pihak-pihak yang berkepentingan di dalamnya misalnya maskapai dan konsumen.
"Jadi pemerintah sebagai regulator itu harus bersikap netral bagaimana mempertimbangkan kepentingan publik, konsumen, kepentingan perusahaan agar bisa sehat, dan kepentingan ekonomi secara makro," kata Ine.
Baca: Bagasi Berbayar, Chappy Hakim: Sorry to Say Ini Bukan Masalah Lima Tahunan
Ia pun menekankan pentingnya koordinasi, komunikasi, dan informasi terkait kebijakan tersebut bagi semua pihak.
"Jadi yang penting di sini koordinasi, komunikasi, dan informasi untuk industri yang diregulasi. Jadi informasi untuk publik, pengusaha, juga buat pemerintah sendiri. Itu penting sekali," kata Ine.
Itu karena menurutnya, konsumen memiliki hak untuk memilih transportasi yang akan digunakannya dan usaha penerbangan juga memiliki hak untuk tumbuh sehat di tengah persaingan.
