TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengakuan beras kerap dipengaruhi dengan banyaknya mafia yang mengambil keuntungan.

Sedangkan Menteri Pertanian pada era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, Anton Apriantono meragukannya.

"Mafianya macam-macam, mafia impor, mafia beras oplos, mafia pupuk. Bayangkan, pupuk yang biasa kita berikan ke petani adalah pupuk palsu," kata Menteri Amran, 16 Januari 2019.

Selama Pemerintahan Jokowi-JK, sudah banyak kasus mafia pangan yang diserahkan ke pihak kepolisian, bahkan sejauh ini ada 15 perusahaan yang masuk daftar hitam.

Ada 782 perusahaan yang sedang diproses hukum dan 409 perusahaan sudah dijebloskan ke penjara.

Baca: Syahwat Mafia Beras Jelang Pemilu

Baca: Petani Cianjur Curhat Ada Petani Lain Melabeli Beras Mereka Dengan Pandan Wangi

Amran mengungkapkan tidak menutup kemungkinan bahwa jumlah ini masih terus bertambah selama ada laporan dari masyarakat dan upaya penindakan dari Satgas Pangan.

Amran menyebutkan bahwa sekitar 20 perusahaan di antaranya merupakan mafia yang memalsukan pupuk bantuan kepada petani. "Pupuk palsu, itu kalau tidak salah ada 20-an perusahaan kami kirim penjara. Bayangkan, petani diberikan pupuk palsu, produksi petani hancur kemudian tidak mendapatkan apa-apa dan merugi," ungkap Amran.

Persoalan beras seharusnya tidak lagi dipolitisasi. Dia menyinggung terkait harga beras di Indonesia yang diberitakan paling mahal.

Padahal, Indonesia menempati urutan ke-81 harga beras eceran termahal di dunia Urutan pertama beras eceran termahal adalah Jepang sebesar Rp 57.678 per kilogram, sementara termurah yakni di Sri Lanka sebesar Rp 7.618 per kg.

Amran menekankan pembangunan pertanian tidak hanya mengurus beras, akan tetapi sektor pertanian memiliki 460 komoditas yang harus dijaga stabilisasi harga setiap harinya.

Lalu bagaimana komentar Anton Apriantono, Menteri Pertanian era Susilo Bambang Yudhoyono?

Menurut mantan Menteri Pertanian Anton Apriantono, keberadaan mafia Beras tidak pernah jelas wujud dan kriterianya.

Bagi dia, permasalahan beras hari ini tidak juga kunjung terselesaikan usai penutupan PT Indo Beras Unggul (IBU) Bekasi yang sempat disebut-sebut sebagai mafia beras.

"Ya sekarang buktinya tidak selesai juga setelah tutup TPS dan IBU. Sebenarnya, kalau mau jujur, Mafia Beras ini tidak pernah jelas. Wujudnya seperti apa? Standar mafia itu seperti apa? Tapi, ini terus menjadi momok," kata Anton kepada Tribun di Jakarta.

Sebelumnya, Juli 2017, Tim Satuan Tugas (Satgas) Ketahanan Pangan dan Operasi Penurunan Harga Beras Mabes Polri menggerebek gudang beras di Jalan Raya Rengas Bandung, Bekasi, mengungkap banyak hal. Di antaranya dugaan tindak pidana pemalsuan, kecurangan, dan orang-orang di balik perusahaan pemilik gudang beras tersebut.