TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Masih tingginya angka gizi buruk memberikan optimisme bahwa gizi buruk bisa ditekan hingga ke angka nol (zero).

Ketua Komisi IX DPR RI Dede Yusuf menegaskan zero gizi buruk sangat mungkin terjadi di Indonesia apabila ada keberpihakan dan kesamaan persepsi antar pimpinan, baik Presiden, Gubernur, Bupati hingga perangkat desa.

Hal itu disampaikan politikus dari partai Demokrat ini dalam diskusi publik memperingati hari gizi yang diselenggarakan Koalisi Perlindungan Kesehatan Masyarakat (KOPMAS) di LBH Jakarta akhir pekan lalu. 

Salah satu yang diamini Dede Yusuf adalah usulan penyediaan ahli gizi di setiap desa mengingat sebagian penyebab penyakit di masyarakat bersumber dari makanan.

“Saya sangat setuju dengan penyediaan ahli gizi di desa-desa, karena masih ada 40 perseb penyakit yang didapat masyarakat adalah faktor gizi dan makanan yang kurang terjaga,” ungkap Dede.

Tak hanya itu, masalah lingkungan dan kebiasaan masyarakat yang belum teredukasi juga menjadi penyebab persoalan gizi masyarakat, terutama anak-anak. Oleh karena itu, edukasi untuk keluarga penting untuk dilakukan, terutama mengenai asupan dalam masa 1.000 HPK.

Baca: Hari Gizi Nasional, Momentum Tuntaskan Masalah Gizi Buruk

“Yang dilakukan pemerintah saat ini adalah intervensi gizi kepada ibu dan anak. Tetapi kalau diperhatikan, ada persoalan lain seperti lingkungan dan kebiasaan masyarakat serta jajanan yang tidak kita perhatikan. Masih banyak ibu-ibu yang memberikan makanan jajanan dan susu kental manis untuk bayi dan anak,” pungkas Dede.

Dede juga menyebutkan dari sisi anggaran untuk intervensi gizi sudah meningkat dari sebelumnya Rp 600 miliar menjadi Rp 1 triliun.

Adanya kenaikan anggaran intervensi gizi tersebut memang belum mencukupi untuk perbaikan gizi seluruh anak di Indonesia.

Namun melalui kerjasama dari pusat hingga perangkat desa, ia yakin zero gizi buruk dapat terjadi di Indonesia.

Anggaran untuk intervensi gizi Intervensi gizi sudah meningkat dari 600 miliar menjadi lebih dari 1 triliun, kondisi anggaran yg ada tidak mungkin dengan kondisi anggaran yg ada.

Tapi bila ada keberpihakan dan kesamaaan persepsi, antara pimpinan presiden, gubernur dan bupati, kita bisa keroyokan sama-sama.

"Artinya cara penanganan gizi buruk ini memerlukan kerjasama sampai tingkat desa," katanya.

Terkait pengawasan asupan pangan keluarga, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) telah mengeluarkan PerBPOM No. 31 Tahun 2018 tentang label pangan pada 31 Oktober 2018 yang lalu. Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran produsen untuk dapat ikut bertanggung jawab dalam memastikan asupan gizi masyarakat.