Anggota Komisi VI DPR RI Hamdhani mengatakan PT. Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) yang berada di Kawasan Industri Kuala Tanjung, Provinsi Sumatera Utara memiliki nilai strategis untuk pengembangan aluminium. Apalagi, PT. Inalum yang berdiri sejak tahun 1979 yang mayoritas sahamnya dipegang oleh Jepang, sekarang sudah diambil alih 100 persen oleh Pemerintah Indonesia.

“Keberadaan Inalum akan menjadai ikon kawasan yang sangat layak diperhitungkan oleh para pelaku usaha yang mengedepankan aspek integrasi bisnis serta aspek kedekatan lokasi dengan pelabuhan,” kata Hamdhani usai mengikuti dialog Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI dengan direksi PT. Inalum, di Kantor PT. Inalum, Sumut, Kamis (07/2/2019).

Anggota Fraksi Partai Nasdem itu mengatakan, keberhasilan PT. Inalum patut diacungi jempol, karena beberapa aset-aset Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sudah dimiliki oleh bangsa sendiri. Jadi kemampuan pengelolaan maupun pengalihan teknologi sudah bisa ditangani oleh putra-putri Indonesia.

“Pengelolahan itu dilakukan secara mekanisasi sistem modern yang tentu implikasinya untuk industri pembuatan otomotif di Indonesia, jadi bahan bakunya diolah kemudian menjadi komponen-komponen otomotif,” imbuh legislator dapil Kalimantan Tengah itu.

Di sisi lain, Hamdhani mengkritisi kesulitan yang dihadapi Inalum terkait permintaan pembayaran Pajak Air Permukaan (PAP) sebesar lebih dari Rp 500 milyar per tahun oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Menurutnya, besaran pajak ini terlalu berat untuk ditanggung PT. Inalum.

“Sedangkan  industri ini untuk bangsa, dan juga banyak mempekerjakan orang-orang Sumatera Utara. Jadi harus ada solusi untuk menyelesaikan, dan harus ada standar baku pemanfaatan air yang digunakan oleh industri besar seperti Inalum,” tandas Hamdhani.(*)